PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi Informasi Pusat (KIP) Pusat bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau menggelar Diseminasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Keterbukaan Informasi Publik untuk Demokrasi yang Lebih Berkualitas". Kegiatan digelar di Prime Park Hotel Jalan Sudirman, Selasa (8/5/2018).

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Riau Yogi Getri ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat baik dari LSM, Civitas akademika dan juga insan Pers.

Kadiskominfo Yogi Getri dalam sambutannya menyampaikan Pemprov Riau menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh KIP pusat ini dengan mengundang berbagai elemen masyarakat.

"Pada era reformasi terjadi perubahan yang cepat dalam sistim Pemerintahan Indonesia. Seperti sekarang ini, pemerintah sudah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki ruangan lebih terbuka untuk mendapatkan informasi badan publik dalam menjalan fungsi, tugas dan wewenangnya," ujar Yogi.

Dikatakan Yogi, dengan semakin diperlukannya keterbukaan informasi, upaya pemerintah bersama DPRD berhasil menghasilkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Lahirnya UU ini merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi sebagai pemenuhan hak azazi warga negara untuk mengetahui informasi publik," jelasnya.

Meski UU ini terbilang baru, namun banyak kalangan menilai keterbukaan UU KIP sangatlah strategis guna memaksa badan publik untuk merubah mindsetnya dalam mengelola kepentingan publik dari tertutup kepada terbuka.

"Namun tak bisa dipungkiri, UU KIP ini memang masih belum begitu populer di masyarakat. UU ini masih populer di beberapa kalangan tertentu seperti LSM. Hal ini diduga karena adanya sosialisasi yang kurang sehingga UU ini tidak banyak diketahui manfaatnya oleh masyarakat," terangnya.

Sementara itu ketua Panitia acara yang juga Sekertaris KIP Pusat Hendra Purnama dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas seluruh partisipasi peserta yang sudah datang dalam acara hari ini.

"Undang-undang KIP yang disahkan pada tahun 2008 ini menjadi rujukan masyarakat dan juga badan publik dalam mendapatkan informasi yang terbuka," ujar Hendra.

Ia menjelaskan meski UU KIP ini masih baru namun sudah banyak kalangan yang menilai keberadaannya dangat strategis. "UU ini dinilai mampu merubah mindset untuk mengelola informasi yang patut terbuka untuk masyarakat," terangnya.

Namun diakui Hendra, masih banyak badan publik yang belum berpartipasi dalam mengimplementasikan UU KIP ini. "Semoga ke depannya badan publik bisa menerapkan UU KIP sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mengakses informasi yang memang diperlukan," Cakapnya.

Lebih lanjut Ia berharap masyarakat juga memiliki pengetahuan tentang UU KIP ini. "Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, UU KIP nomor 14 tahun 2018 ini tak ada artinya," pungkasnya.

"Harapan kita melalui diseminasi ini, pengetahuan tentang UU KIP bisa semakin bagus," imbuhnya.