BANGKINANG (CAKAPLAH) - Sebanyak 13 unit dari 409 tower di Kabupaten Kampar tak berizin. Bupati Kampar meminta Dinas Komunikasi, Informasi (Kominfo) dan Persandian Kabupaten Kampar untuk segera menertibkan dan mendata ulang keberadaan tower tersebut.

Demikian disampaikan Bupati Kampar H Azis Zaenal ketika menerima rombongan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) di ruang rapat Kantor Bupati, Selasa (22/5/2018).

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan sejumlah pejabat.

Azis minta dinas terkait melakukan cek dan ricek jumlah tower atau menara di Kabupaten Kampar. Ia menyebutkan, jumlah tower yang sudah mengantongi izin atau mengantongi SKDM mencapai 396 unit.

“Cek kembali berapa jumlah tower di Kabupaten Kampar, berapa yang sudah terdata dan memiliki izin dan berapa yang belum ada izinnya," tegasnya.

Bupati menambahkan, investasi bidang telekomunikasi sangat berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Untuk itu, Pemkab Kampar menyatakan siap memfasilitasi dan membantu untuk investasi tersebut. Pemkab juga memberikan kemudahan seperti pengurusan perizinan maupun pajak dengan pola satu atap.

Ia juga mengungkapkan, untuk memajukan suatu daerah diperlukan adanya unsur investasi, infrastruktur dan pariwisatanya. Salah satunya melalui investasi bidang telekomunikasi seperti mendirikan  tower atau menara telekomunikasi untuk lancarnya hubungan komunikasi.

“Pemkab siap memfasilitasi dan membantu. Karena bagaimanapun keberadaan tower atau menara telekomunikasi sangat penting untuk kemudahan dan kelancaran hubungan komunikasi. Apalagi bagi desa di Kecamatan yang terisolir seperti di Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Kampar Kiri Hulu, dimana masih ada desa yang jauh dan sulit dihubungi disebabkan belum adanya tower telekomunikasi. Oleh karena itu, sangat perlu adanya tower untuk memudahkan komunikasi masyarakat," ulas Azis.