PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengeluarkan Surat Edaran (SE) larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik lebaran tahun 2018.

Surat yang ditandatangani Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim ini menindaklanjuti Kepres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama PNS tahun 2018, dan mempedomani surat edaran KPK tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya tanggal 4 Juni 2018.

Kemudian mengacu Peraturan Menpan-RB tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan elEfisiensi, Penghematan Disiplin Kerja, dan SE Menpan-RB tanggal 5 Juni 2018 tentang Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas bagi PNS.

Atas dasar tersebut, Gubernur Riau melalui Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim menerbitkan SE perihal Larangan Penggunaan Kendaraan Dinas uUntuk Mudik Lebaran.

Plt Sekdaprov Riau, Masperi mengatakan, Pemprov Riau sudah mengeluarkan surat edaran larangan penggunakan kenderaan dinas untuk mudik lebaran sebagai tindaklanjut larangan dimaksud.

"Dari berbagai surat imbauan terbaru yang kita terima, poinnya mobil dinas dilarang untuk mudik. Makanya langsung kita tindaklanjuti dengan edaran gubernur ke seluruh OPD khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," kata Masperi.

Asisten II Setdaprov Riau ini juga kepada CAKAPLAH.com memperlihatkan surat dari KPK RI dan Menpan-RB. Larangan merupakan tindaklanjut terbitnya Kepres Nomor 13 Tahun 2018 tentang cuti bersama PNS tahun 2018, dalam penegakan disiplin PNS dan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal, agar setiap pimpinan instansi pemerintah dapat menerapkan edaran yang dikeluarkan.

Mulai penetapan 7 hari cuti bersama hari raya Idul Fitri 1439 H, sehingga pemimpin instansi pemerintah tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS di lingkungan setempat. Kemudian PNS yang tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama tersebut.

"Nah, dalam Kepres Nomor 13 tahun 2018 itu terdapat 8 poin, dimana poin 4 yang intinya pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan mudik. Poin ini juga sama dengan imbauan KPK dan kta tindaklanjuti," terangnya.

Lebih lanjut Masperi, di dalam SE Plt Gubernur Riau larangan ini bukan sekedar edaran di kertas saja, namun akan ada aksi di lapangan.

"Pengawasan internal (Satpol PP dan Dishub) dilakukan di posko-posko mudik yang tersebar di seluruh Riau. Kami juga menerima aduan masyarakat secara langsung melalui BKD," tegas Masperi.

Pemprov Riau melibatkan partisipasi masyarakat berupa pengaduan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau melalui website:bkd.riau.go.id (forum pengaduan) atau SMS ke no Hp . 085265525767 (Trimo Setyono)dan Hp. 0813 71919923 (Imron Rosyadi).

Berikut 4 poin penting dalam SE Plt Gubenur Riau: Pertama ASN dalam melaksanakan tanggung jawabnya wajib melakukan perubahan sikap tindakan dan perilaku kearah budaya kerja efesien dan hemat, disiplin tinggi dan anti terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Kedua salah satu bentuk perubahan tersebut berupa penggunaan kendaraan dinas yang digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi, serta serta dilakukan pada hari jam kerja kantor.

Ketiga, sehubungan dengan itu dalam menyikapi mudik lebaran, dilarang bagi PNS menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi terutama mudik lebaran.

Keempat, pelaksanaan pengawasan akan dilakukan secara obyektif dan transparan dengan menempatkan petugas Dishub Riau dan Satpol PP pada posko-posko mudik lebaran.