Hal ini diungkap Wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Kamis (15/12/2016). Kendati demikian, politisi yang akrab disapa Dedet ini akan memastikan dahulu penyebab rendahnya serapan anggaran di SKPD tersebut.
"Kita kan sudah menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang kinerja (sejumlah SKPD)," beber legislator daerah pilihan (Dapil) Kota Pekanbaru ini, Kamis (15/12/2016), seperti dilansir dari halloriau.com.
Delapan SKPD yang masuk kedalam serapan tergolong rendah itu adalah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air 29,43 persen, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 34,58 persen, dan Dinas Perkebunan 40,13 persen.
Selanjutnya, RSUD Petala Bumi 53,50 persen, BPKAD 56,32 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 58,79 persen, Diskominfo 60,35 persen, serta Badan Pemberdayaan Perempuan 61,52 persen.
"Nanti kita akan bahas itu bersama di sini. Nanti nampak masalahnya kenapa," ulasnya.
Politisi Demokrat itu menegaskan, jika nanti terbukti bahwa rendahnya serapan anggaran pada delapan SKPD tersebut karena kelalaian dari SKPD itu sendiri, pihaknya berjanji akan merekomendasikan kepada Gubernur Riau (Gubri) untuk mengganti langsung pimpinan SKPD tersebut.
"Kalau itu, nanti akan keluar rekomendasi kita kepada Gubernur untuk mengganti Kepala SKPD terkait," janjinya.(ck5)
Penulis | : | Bhimo |
Kategori | : | Politik |