PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Dinas Kesehatan Riau, Dr Ruswaldi Munir membantah keras adanya pungutan liar saat pengambilan berkas KIR CPNS ratusan guru SMA dan SMK pada 1 maret 2017 lalu.

MD Salah seorang CPNS pengangkatan 2015 mengaku dipungut Rp15 ribu saat mengambil berkas pengurusan KIR di Dinas Kesehatan. Ia mengaku mengambil berkas dari pos sekuriti dan harus membayar Rp15 ribu kepada sekuriti tersebut.

"Tidak benar informasi itu. Kami melarang keras adanya pungutan dalam layanan.  Tidak diperkenankan kepada siapapun melakukan pungutan diluar biaya resmi," ujar Dr Ruswaldi.

Ruswaldi menambahkan, pihaknya sudah mengkroscek informasi ini kepada seluruh pegawai yang ditenggarai melakukan pungutan itu. "Sudah kami panggil semua yang disebutkan melakukan pungutan itu, mulai dari bagian SDM dan Sekuriti, mereka memastikan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan CPNS itu," tegasnya.

Pihaknya siap dikonfrontir dengan CPNS yang melaporkan adanya pungli saat pengurusan KIR tersebut." Kita siap dijumpakan langsung dengan CPNS, kita ingin tahu apa benar kejadian itu," tukasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, MD salah seorang guru CPNS disalah satu SMA di Pekanbaru ini menuturkan, para CNPS yang baru saja lulus tes diwajibkan melakukan Tes Kesehatan Medical Check Up di RSUD Arifin Achmad Untuk menjalani tes MCU, setiap CPNS dikenai biaya resmi Rp511.000

Setelah keluar hasil MCU, para CPNS harus mengurus KIR di Dinas Kesehatan. Dimana proses penerbitan KIR berlangsung selama lima hari.

Celakanya, setelah KIR terbit, para CPNS harus mengambil KIR tersebut di pos securiti dan dibagikan langsung penjaga kantor Diskes tersebut.

"Saat ambil berkasnya di pos Sekuriti saya lihat banyak berkasnya disana, dan setiap orang diberikan 9 lembar dan cap basah. Setelah itu kami dikenai lagi biaya Rp15 ribu, ini tanpa kwitansi," cetus MD, Selasa (7/3/2017).

Dirinya terpaksa harus membayar sejumlah pungutan yang diminta sekuriti Diskes tersebut. "Kami tidak ingin berbelit saja, makanya kami bayar. Saya ikhlas kalau memang ini pungutan resmi, tapi ini namanya pungli," gerutunya.

MD bersama rekannya berencana melaporkan kejadian ini ke Tim Saber Pungli. "Kami mau melapor ke Tim Saber Pungli, kami berharap budaya korup ini bisa ditertibkan," tambahnya.

Tak hanya itu, MD juga sudah melaporkan masalah ini ke akun Facebook Gubernur Riau, Arsyadjulaidi Rachman dan sudah mendapat respon. "Saya sudah laporkan juga melalui admin facebook pak Gubernur Riau, dan akan ditindaklanjuti," pungkasnya.

Ditambahkan MD, untuk jumlah guru CPNS yang baru diangkat 2015 lalu cukup banyak.

"Jumlah untuk pengangkatan 2015 ada sekitar 600an, tapi pengurusan di Diskes Provinsi gak sebanyak itu, karena ada guru SD dan SMP juga, jadi ngurusnya di Diskes Kota. Karena kami guru SMA statusnya di provinsi makanya ngurus KIR ini di Diskes Provinsi, jumlahnya 200an orang," tambahnya.