Logo FITRA Riau (Int)
|
PEKANBARU (CAKAPLAH): Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mengkritisi kebijakan Sekretariat DPRD Riau dalam pengadaan 136 tenaga pengamanan di 'rumah rakyat' tersebut. Apalagi dari 136 tadi, sebanyak 65 di antaranya menjadi tenaga pengamanan masing masing anggota dewan.
"Pengadaan ratusan tenaga pengamanan sungguh sangat tidak wajar. Mengingat lokasi wilayah gedung DPRD Riau tidak terlalu besar. Lagian pintu utamanya ada dua. Yang mau diamankan itu apa dengan tenaga ratusan orang tersebut? tanya Usman, Koordinator FITRA Riau kapada CAKAPLAH melalui sambungan telpon, Kamis, (9/3/2017).
Menurutnya, tambah tidak masuk akal lagi jika tiap anggota dewan dapat satu tenaga pengamanan. Pasalnya, ia yakin tidak ada anggota dewan yang full dalam sepekan atau lima hari kerja mereka berada di gedung DPRD melaksanakan fungsinya.
"Nah kalau anggota dewannya cuma dua hari datang ke gedung DPRD, terus tenaga pengamanannya kerja apa di sisa hari lainnya ?," cakapnya.
Ia pun mengingatkan jika dalam nomenklatur disebutkan 136 tenaga itu untuk pengamanan maka dalam pelaksanaanya tidak bisa ditugaskan untuk fungsi lainnya. Misalnya jadi sekretaris, tenaga administrasi ataupun supir. Bila itu terjadi, Usman menyebut telah terjadi kejahatan korupsi sistematis dan berjamaah di DPRD Riau.
Penulis | : | Bhimo Uban |
Editor | : | Sabeni |
Kategori | : | Politik, Riau, Kota Pekanbaru |