PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Kota Pekanbaru menyoroti langkah Pemko Pekanbaru yang akan melimpahkan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga tahun depan.

"Sebelumnya kan dikelola UPTD, ini masalah apa dipihakketigakan? Harusnya kita cari dulu, apakah masalah kebocoran PAD nya atau bagaimana. Kalau dipihakketigakan juga harus jelas kontraknya seperti apa," kata wakil ketua DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono kepada CAKAPLAH.com, Rabu (11/07/2018).

Ia mewanti-wanti, jangan sampai nantinya jika dikelola pihak ketiga target yang diharapkan tidak tercapai dan kebocorannya lebih tinggi.

"Untuk itu harus ada 'hitam di atas putihnya', boleh dialihkan ke pihak ketiga, tapi harus jelas karena parkir adalah salah satu sumber PAD untuk APBD Kota Pekanbaru," tukasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, terhitung mulai tahun depan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru tidak mengurusi parkir di tepi jalan umum. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menyerahkan pengelolaan dan penataan parkir kepada pihak ketiga.

“Diserahkan kepada pihak ketiga supaya pengelolaan dapat dilakukan secara profesional. Selain itu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” ungkap Walikota Pekanbaru Firdaus.

Dia menyebutkan, pihaknya tengah menyiapkan semua regulasi dan administrasi penyerahan pengelolaan parkir tersebut.