(CAKAPLAH) -  Kasus meninggalnya Tiga warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) suku Mause Ane, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku akibat kelaparan mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Salah satunya dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Ia menilai, kasus kelaparan yang berujung meninggalnya tiga warga Maluku ini bukti tidak pekanya Pemerintahan saat ini terhadap penderitaan warga.

Ia menyebut, disaat ada warga yang kelaparan, pemerintah justru malah sibuk melakukan pencitraan.

"Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah. Jangan sibuk memoles diri dengan pencitraan. Jangan sampai saat rakyat sedang tertimpa musibah kelaparan, pemerintah malah sibuk menjamu rekan koalisi di Istana dan para menteri sibuk berkampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara," kata Fadli dalam keterangannya, Jumat (27/7/2018).

Fadli lalu bicara soal laporan pertanggungjawaban APBN 2017 ke DPR yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Fadli heran dengan laporan Sri Mulyani.

"Saya bilang pada Bu Sri Mulyani, bagaimana kesejahteraan meningkat, padahal ada gizi buruk dan kelaparan di Maluku," ucapnya.

Wakil Ketua DPR ini menganggap peristiwa kematian karena kelaparan sangat ironis. Padahal, kata Fadli, anggaran untuk bantuan sosial sebenarnya sangat besar.

Menurut Fadli, hingga April kemarin, belanja Bansos bahkan meningkat hingga 138,76%, alias lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan belanja Bansos tahun lalu. Kenaikan anggaran Bansos, dilanjutkan Fadli, merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan pos-pos belanja lainnya. Mestinya anggaran tersebut bisa mengatasi, bahkan mencegah masalah kelaparan berujung kematian.

Fadli meminta pemerintah tidak mengecilkan peristiwa ini. Apalagi, kata Fadli, kelaparan yang dialami sekitar 170 warga komunitas adat Suku Mausu Ane di Maluku Tengah itu sebenarnya telah dilaporkan sejak awal Juli lalu.

"Seharusnya pemerintah bisa belajar dari kasus gizi buruk yang pernah menyerang suku Asmat pada akhir tahun 2017. Jangan sampai kejadian luar biasa semacam itu terus terulang dalam berbagai varian. Pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki komunitas adat harus punya mekanisme kontrol dan mekanisme tanggap darurat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di pedalaman semacam itu," ucap Fadli memberi saran.