PEKANBARU (CAKAPLAH) -Pemerintah Pusat telah memutuskan PT Pertamina sebagai suksesor PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dalam pengelolaan ladang minyak nasional di Blok Rokan, Provinsi Riau. Keputusan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak termasuk Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)

Bahkan, LAM Riau sendiri sudah melakukan pertemuan dalam beberapa hari belakangan membahas persoalan ini bersama dengan sejumlah paguyuban dan tokoh masyarakat Riau menyikapi berakhirnya kontrak CPI di Blok Rokan.

Terakhir, Selasa (31/7/2018) malam, LAM menyepakati beberapa poin penting dalam persoalan ladang minyak terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Diantaranya belum bisa menerima keberadaan Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan sebelum adanya perundingan dengan LAM dan akan menemui Komisi VII DPR RI terkait persoalan ini.

"Kesepakatan yang penting, kita belum sepakat menerima Pertamina untuk mengelola Blok Rokan sepanjang LAM Riau belum diajak bicara oleh pemerintah pusat ataupun Menteri ESDM. LAM belum bisa menerima apakah itu dikelola Pertamina atau Chevron perlu bicara lagi," kata Ketua Umun DPH LAM Riau, Datuk Syahril Abu Bakar kepada CAKAPLAH.com.

Karena itu, pihaknya akan bertemu dengan Komisi VII DPR RI untuk meminta Kementerian ESDM bisa duduk bersama-sama di DPR RI membicarakan persoalan itu.

"Karena salam ini kita masih dianggap seperti tunggul di Riau oleh pemerintah pusat. Kita akan temui Komisi VII membicarakan persoalan ini," tegasnya.

Karena itu, lanjut Syahril, dalam waktu dekat ini LAM Riau mewakili elemen masyarakat akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau dan DPRD Riau menindaklanjuti hasil pertemuan LAM Riau dengan paguyuban dan tokoh masyarakat dan adat Riau.

"Memang malam ini Pemprov Riau pamit tidak datang karena ada tugas. Tapi mereka menyampaikan sepakat dengan keputusan kita. Nanti setelah pertemuan itu Pemprov dan DPRD bisa bersama-sama berangkat ke Komisi VII," cakapnya.

Jika bertemu dengan Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR RI, delegasi LAM Riau akan menyampaikan poin kesepatan yang telah disepakati saat pertemuan dengan paguyuban dan elemen masyarakat.

Poin kesepakatan itu diantaranya LAMR  akan mengaudit lahan konsesi Chevron dan meminta Chevron memaparkan hasil eksplorasi selama beroperasi di Blok Rokan.

Kemudian, LAM Riau minta Pertamina bisa menampung tenaga kerja lokal untuk diprioritaskan sesuai peraturan daerah 70 persen, serta minta agar Pertamina tidak melakukan PHK yang ada dan mempromosi tenaga lokal sesuai kemampuannya.

LAM Riau minta kepada Pertamina dapat mengeluarkan hak pancung alas sebesar 2 persen dari keuntungan pengelolaan Blok Rokan, karena dalam kawasan operasi Blok Rokan ada hak masyarakat adat Melayu Riau

"Hak itu harus ada hitung-hitungannya diluar pajak, diluar royalti dan dana bagi hasil harus ada pancung alas (uang sewa) untuk masyarakat adat. Tanah untuk parkir saja bayar. Apalagi ini menyedot hasil bumi," tegasnya.

Poin selanjutnya LAM minta agar mitra yang dipakai Pertamina bisa memperdayakan perusahaan-perusahaan tempatan (lokal).

"Kalau tuntutan kita ini tidak dipenuhi. Sebelum HUT Riau 9 Agustus kita akan melakukan aksi besar-besaran meminya keikutsertaan kita mengelola Blok Rokan," tukasnya.Soal Pertamina Kelola Blok Rokan