BENGKALIS (CAKAPLAH) –  Menyikapi isu yang berkembang terkait vaksin MR yang belum mengantongi sertifikasi halal, Komisi IV DPRD Bengkalis meminta kepada Dinas Kesehatan agar menunda pelaksanaan vaksinasi MR ke sekolah-sekolah.

“Kita bukan minta dihentikan, tapi ditunda hingga tanggal 8 Agustus besok. Karena informasinya fatwa MUI soal vaksin MR akan diputuskan tanggal 8 Agustus,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Sofyan, Kamis (2/8/2018).         

Dikatakan, kesepakatan Komisi IV tersebut selain menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, juga keluarnya surat dari MUI Kabupaten Bengkalis yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis dimana isinya meminta agar vaksinasi MR ke sekolah-sekolah ditunda dulu.

“Sebagai wakil rakyat, tentu kita juga harus menyikapi hal ini. Soal bagaimana keputusan instansi terkait, itu kewenangan mereka,” katanya.             

Menanggapi pemberitaan di sejumlah media massa, bahwa Dinas Kesehatan akan tetap melanjutkan program tersebut, Sofyan mengatakan, kalau hanya pertimbangan hygienis, dirinya yakin vaksin MR memang hygienis dan sesuai standar kesehatan. Namun, dalam Islam, hygienis saja tidak cukup melainkan juga harus jelas halal haramnya.

“Kan tidak lama menundanya, sekarang tanggal 2 jadi sekitar seminggu (jelang tanggal 8,red). Setelah itu, fatwa MUI keluar maka Pemerintah bisa memutuskan untuk lanjut atau tidak, tergantung kepada fatwa MUI tersebut,” papar Sofyan.             

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan Bengkalis memastikan masih terus melanjutkan pelaksanaan vaksinasi MR sesuai dengan instruksi dari Kementerian. Karena belum ada intruksi dari pusat untuk melakukan penundaan.

"Program imunisasi ini menyeluruh di tingkat kementerian sampai kabupaten. Kita sebagai Dinas Kesehatan sebagai pelaksananya ditingkat kabupaten," ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Bengkalis, Supardi.

Dikatakan, pelaksanaan vaksinasi MR ini, sesuai dengan instruksi dari pusat dilakukan di luar Pulau Jawa termasuk Sumatera pada tahun 2018 pada bulan Agustus dan September. Untuk bulan Agustus dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus ini.  "Namun memang ada terkendala di sejumlah sekolah. Karena adanya sejumlah wali murid yang menanyakan tentang lebel halal vaksin MR yang digunakan," ujarnya.

Supardi mengatakan, program dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kementerian. Dimana vaksinasi dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyakit Campak dan Rubella terhadap anak anak pada umur 9 bulan sampai 15 tahun.  

"Penyakit Rubella ini memang belum ada ditemukan obatnya. Jadi yang kita lakukan program pusat yakni berupa pencegahan dengan vaksinasi MR," katanya.

Untuk permasalahan halal tidaknya vaksinasi ini memang kewenangan dari MUI. Namun sebelum pelaksanaannya pihaknya sudah diberikan salinan fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 oleh kementerian terkait tentang pelaksanaan imunisasi.  "Fatwa ini menjadi landasan dalam melaksanakan imunisasi dimana berdasarkan fatwa ini imunisasi dilakukan hukumnya mubah," katanya lagi.

Supardi mengatakan, Dinas Kesehatan Bengkalis hanya melaksanakan program nasional dari Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diemban. Untuk itu pihaknya meminta tenaga medis terus melakukan imunisasi ini.