(CAKAPLAH) - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyelenggarakan Bahtsul Masail Kiai Muda bertema 'Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia'. Hasilnya, GP Ansor menyatakan setiap warga negara bebas menentukan pilihan politiknya dalam memilih pemimpin tanpa melihat latar belakang agama yang dianutnya.

Bahtsul Masail Kiai Muda GP Ansor ini diselenggarakan pada 11-12 Maret 2017 di Aula Iqbal Assegaf PP GP Ansor, Jakarta.

Dewan Pakar ICMI, Anton Tabah Digdoyo, mempertanyakan sikap organisasi kepemudaan sayap NU tersebut. Dia menyetakan Islam adalah agama terakhir, paripurna, ajarannya sangat komplet, termasuk soal bagaimana memilih pemimpin.

"Cara pipis, cara bersin saja diatur oleh Islam apalagi masalah memilih pemimpin di daerah mayoritas, muslim harus memilih muslim. Ada lebih dari 20 ayat dalam Al-Quran dan bagaimana jika di daerah minoritas Muslim juga diajarkan. Dalam Al-Quran minimal ada 2 ayat yaitu di surat Nahl ayat 106 dan Surat Ghofir 29. Jika sudah tidak ada calon muslim, pilih calon yang dekat dan baik pada kaum Muslimin," ungkap Anton.

Karena itu, dia menyatakan, GP Ansor yang membebaskan umat Islam memilih nonmuslim jelas melawan Allah dan Rasulullah SAW.

GP Ansor juga dinilai telah menjadi anak durhaka karena tidak taat dan patuh pada orangtuanya. Karena, dia menjelaskan, keputusan Bahtsul Masail di Ponpes Lirboyo Kediri pada November 2009, dengan tegas memutuskan NU dan seluruh nahdliyin wajib memilih pemimpin muslim jika masih ada calon muslim.

"Ini bukan SARA bukan pula intoleransi karena semua sudah ada dalam kitab suci Al-Quran dan Hadits Nabi yang wajib ditaati. Ini juga implikatif dengan ideologi Pancasila dan dasar negara UUD 1945 pasal 29 ayat 1, Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," ungkap Anton Digdoyo yang juga Pengurus MUI Pusat ini.

Dia mengingatkan GP Ansor bahwa menafsirkan Al-Quran tak boleh sesuai selera. Tapi harus merujuk tafsir dari Rasulullah SAW yang sudah dibakukan dan dibukukan para sahabat Nabi dan ulama salaf. Semua tafsir salaf mengartikan memilih pemimpin wajib seiman jika ada calon yang muslim.

"Jangankan menafsirkan kitab suci Al-Quran harus wajib merujuk nabi & para sahabat, terjemahkan UU yang buatan manusia saja tak boleh sesuai tafsiran masing-masing. Akan kacau balau nanti di lapangan," ucapnya.

Bahkan, dia menambahkan, menafsirkan UU yang buatan manusia pun ada syaratnya. Misalnya, yurisprudensi, batang tubuh dan penjelasannya sesuai historis filosofis lahirnya UU tersebut.

"Analogi Al-Quran harus sesuai asbabunuzul. Karena itu pula Nabi bersabda,' Siapa yang tafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka telah disiapkan tempatnya di neraka. Itulah mengapa sebagai Muslim wajib mentaati perintah kitab suci Al-Quran," tandasnya.

Meski demikian, dia tetap berharap agar GP Anshor menjadi pelopor muslim yang taat bukan pelopor ketidaktaatan pada Al-Quran.

"Apalagi durhaka pada orang tua (ulama-ulama sesepuh NU). Kelak bau surga pun tak akan dapat. Ingat ini bukan SARA, sara bukan intoleransi," jelas mantan petinggi Polri ini.