BENGKALIS (CAKAPLAH) – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Plt Kadis Kominfotik) Kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri, membenarkan jika sampai sekarang masih ada tunda bayar Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 oleh Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Bengkalis.

“Memang masih ada ADD tahun 2017 yang hingga kini belum dapat disalurkan Pemkab Bengkalis ke desa,” terang Johan, di ruang kerjanya, Sabtu (11/8/2018).

Penjelasan ini disampaikannya karena ada sebagian masyarakat, bahkan Kepala Desa (Kades) di daerah ini yang mempertanyakannya. Terutama kapan bakal dibayarnya ADD tahun 2017 yang masih tunda bayar tersebut.

Konon ada sejumlah Kades yang mengancam akan melakukan demontrasi ke kantor Bupati untuk menuntut agar Pemkab Bengkalis segera 'melunasi hutang' ADD tahun 2017 itu.

Sesuai data yang diterimanya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kata Johan, besarnya ADD tahun 2017 yang belum dapat disalurkan itu Rp65.386.230.012 dari dari plafon Rp243.944.239.0777.

Masih mengutip informasi dari DPMD, Johan menambahkan, penundaan pembayaran ADD tahun 2017 sebesar Rp65.386.230.012 itu terjadi karena tak ditransfernya dana perimbangan keuangan daerah Triwulan IV dari Pemerintah Pusat (Rekening Kas Umum Negara/RKUN) ke Pemkab Bengkalis (Rekening Kas Umum Daerah/RKUD).

“Bagaimana Pemkab Bengkalis mau menyalurkannya ke desa kalau dana perimbangan keuangan daerah untuk Triwulan IV tersebut tak ditansfer Pemerintah Pusat?” jelas Johan dengan nada tanya.

Dikatakan Johan, dalam hal penyaluran ADD ini, Pemkab Bengkalis ini hanya berfungsi sebagai 'distributor', bukan 'produsen'.

“Dimanapun distributor tak bisa menyalurkan atau menjual sebuah produk kepada konsumen kalau prosuden tak mengirimkannya,” ujar Johan memberikan perumpamaan.

Lantas kapan kira-kira Pemkab Bengkalis akan membayar ADD 2017 tersebut? Johan tidak dapat memastikannya. Menurutnya, itu sangat tergantung kapan Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan keuangan daerah Triwulan IV tahun 2017 tersebut.

“Mari sama-sama kita berdoa dan berdoa semoga dana itu secepatnya ditransfer ke RKUD. Hanya itu yang bisa kami jawab. Karena hulu persoalan ini memang bukan di Pemkab Bengkalis. Bak kata pepatah, ‘orang makan nangka, kita kena getahnya’,” tegasnya.

Meneruskan informasi dari DPMD serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Johan menambahkan, informasi tentang kapan bakal dibayarnya tunda bayar ADD 2017 sudah dituangkan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis Nomor 98 Tahun 2017.

Dalam Pasal 6 ayat (4) Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengalokasian ADD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 dijelaskan bahwa; “Tunda bayar ADD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018 setelah tunda bayar APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 disalurkan Pemerintah Pusat dari RKUN ke RKUD Kabupaten Bengkalis”.

Dia yakin, ketentuan tentang kapan bakal dibayarkannya sisa ADD 2017 yang belum disalurkan dalam Perbup tersebut sudah diketahui dan tersosialisasi dengan baik oleh Perangkat Daerah terkait kepada seluruh Kades di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini.

“Kalau ada Kades yang sampai hari ini belum juga mengetahuinya, sangat dan sangat kita disayangkan sekali,” paparnya.

Di bagian lain dijelaskannya, transfer murni yang diterima Pemkab Bengkalis tahun 2017 sebesar Rp2.194.885.897.446. Terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1.440.509.374.649, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp345.070.716.000, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp409.305.806.797.

“Sumber ADD itu 10 persen dari DBH ditambah DAU. Karena total DBH dan DAU yang diterima Pemkab Bengkalis Rp1.785.580.090.649, maka ADD tahun 2017 yang baru bisa disalurkan Rp178.558.009.065,” pungkas Johan.