PEKANBARU (CAKAPLAH) - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara kepada mantan Capat Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Iskandar. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa sebesar Rp274 juta.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Iskandar selama 1 tahun 6 bulan, dipotong masa tahanan yang sudah dijalankan terdakwa," ujar ketua hakim Dahlia Panjaitan, Selasa (14/8/2018).

Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain hukuman penjara, Iskandar juga dihukum membayar denda sebesar Rp50 juta atau subsidair satu bulan penjara.

Dia juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp274 juta yang ditimbulkan atas perbuatannya.

"Satu bulan setelah putusan inkrah (tetap), harta benda terdakwa disita untuk mengganti kerugian negara. Kerugian ini juga dapat diganti hukuman penjara selama satu tahun," kata Dahlia.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan, hal yang memberatkan hukuman terdakwa adalah tindakan yang dilakukan tidak mendukung kebijakan pemerintah memberantas korupsi. Hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

Atas vonis tersebut, terdakwa menyatakan menerima. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ginting, menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, apakah banding atau tidak.

Sebelumnya, JPU menuntut Iskandar dengan penjara 2 tahun dan denda Rp50 juta atau subsider 3 bulan penjara. Dia juga dituntut membayar uang pengganti Rp274 juta yang sudah dititipkan ke jaksa.

Dugaan korupsi itu terjadi  tahun 2015. Ketika itu terdakwa selaku Camat Kampar Utara juga menjadi Pejabat Sementara (Pjs) empat kepala desa (kades) yakni, Kampung Panjang, Sungai Jalau, Muara Jalai dan Sei Tonang. Ketika itu empat desa mendapatkan dana desa bersumber dari APBN 2015 dengan total Rp628 juta. Setiap desa mendapatkan anggaran yang bervariasi. Namun pada saat pencairan dana, sebagian dana desa disimpan oleh Iskandar.

Selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening pribadinya. Dana itu, untuk pengadaan barang dan jasa di empat desa serta untuk kegiatan fisik seperti semenisasi. Dalam pelaksanaannya, terdakwa menunjuk langsung pelaksana kegiatan. Terdakwa juga melakukan mark-up atas anggaran setiap kegiatan.

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau, ditemukan kerugian negara sebesar Rp274.959.700.