Ilustrasi
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mendapat laporan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) terkait terjadinya bentrok di perbatasan Riau - Sumatra Utara (Sumut).
Kerusuhan itu terjadi di Desa Batang Kumu, Tambusai, Rohul, Riau dan Huta Raja Tinggi, Padang Lawas, Sumut, antara warga Rohul dengan Security dan Karyawan PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) Sumut.
"Kita sudah mendapat laporan dari Asisten I Pemkab Rohul atas tragedi itu. Kita minta agar mereka menyelidiki permasalahannya dan akar persoalannya, sehingga kita bisa laporkan ke pak Gubernur," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Sudarman, kepada CAKAPLAH.com, Rabu (15/8/2018).
Kejadian yang menewaskan 1 orang Security PT MAI itu, pihaknya belum mengetahui secara jelas akar persoalannya, apakah soal batas atau sawitnya.
"Kita belum tahu akar persoalan bentrok itu. Apakah persoalan batas atau sawitnya? Kalau soal batas saya nyatakan itu sudah keluar Permendagrinya dan tidak ada masalah," ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Sudarman, terkait batas antara Rohul dengan Padang Lawas, Sumut, pada 9 November mendatang SK penetapannya akan diserahkan oleh Mendagri kepada Gubernur Riau di Samosir, Sumut.
"Nah dari SK itu lah kita akan tahu dimana garis dan titik koordinat batas Rohul dengan Padang Lawas. Nanti baru kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini adalah batas wilayah administrasi pemerintahan. Artinya batas itu tak menghilangkan hak-hak masyarakat," paparnya.
Karena itu, tambah Sudarman, pihaknya tak yakin bentrok tersebut disebabkan karena persoalan batas. Namun bisa saja bentrok tersebut dikait-kaitkan dengan masalah batas.
"Kalau memang itu (batas) akar permasalahannya, kan sudah terbit Permendagrinya, tinggal penyerahan SK nya nanti pada 9 November," cakapnya.
Ditanya apa solusi terkait bentrok tersebut, Sudarman mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari Pemkab Rohul.
"Karena sebagai koordinasi pembinaan dan pengawasan, itu salah satu tugas gubernur untuk menyelesaikan. Makanya kita tunggu hasil laporan lengkap Pemkab Rohul, sehingga kita bisa laporkan kepada gubernur untuk memberikan solusi," cakapnya.