PEKANBARU (CAKAPLAH) - Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila akhirnya mengeluarkan instruksi untuk seluruh jajarannya se Indonesia. Dalam surat Instruksi MPN Pemuda Pancasila (PP) tersebut Ketua Umum PP KPH. H. Japto S Soejosoemarno kembali mengingatkan jajarannya, mulai dari MPW hingga ke tingkat basis terendah di daerah, untuk kembali ke tujuan Ormas PP.

Japto menegaskan bahwa PP bukan sebuah organisasi politik meskipun telah melahirkan kader-kader bangsa.

"Mencermati semaraknya pendukung Capres Cawapres 2019 dan seluruh kegiatannya, dan mengingat Ormas Pemuda Pancasila bukanlah sebagai organisasi politik, tidak mempunyai hak dukung mendukung, tetapi tidak berarti kehilangan hak politiknya," kata Japto dalam surat yang diterbitkan pada hari ini, Jumat (24/8/2018).

Dalam surat dengan nomor 513.A1/MPN-PP/VIII/2018 tersebut juga Ketua Umum PP mengingatkan PP di daerah untuk tidak mengeluarkan surat-surat instruksi maupun keberpihakan terkait Pemilu 2019.

"Dengan ini kami Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila menginstruksikan kepada seluruh jenjang-jenjang organisasi sampai tingkat basis untuk turut menjaga stabilitas keamanan, solidaritas bangsa dari tindakan-tindakan anarkis dan hal-hal lainnya yang mengakibatkan terpecah belahnya dan terkotak-kotaknya kita sebagai Bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika,"

"Untuk itu, seluruh Pimpinan Organisasi Pemuda Pancasila di tingkatnya segera mengadakan koordinasi dalam rangka menghadapi Pileg dan Pilpres 2019 dengan saling membantu, saling menjaga, saling berkoordinasi dalam menyalurkan hak politiknya, baik dalam proses pendukungan, masa kampanye serta saat pemilihan di TPS-TPS saat Pemilihan Presiden tahun 2019," tegas Japto.

Surat tersebut turut ditandatangani oleh Wakil Sekjen HM Ali Anafia.
Diberitakan sebelumnya, MPW Pemuda Pancasila (PP) merasa keberatan adanya rencana deklarasi Ganti Presiden yang akan digelar pada 26 Agustus 2018, di Tuguh Pahlawan, jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau.

Surat penolakan keberatan deklarasi tersebut dilayangkan ke Kapolda Riau dan ditembuskan ke Gubernur Riau, Danrem 031 Wirabima, Kejati Riau, Kapolresta Pekabaru dan Kapolsek.

Demikian disampaikan Sekretaris MPW PP Riau, H Frans Rizal, kepada CAKAPLAH.com, Senin (20/8/2018) di Pekanbaru. Alasan keberatan PP menurutnya kalau aksi Ganti Presiden terjadi dapat memecah belah bangsa.

"Presiden itu kan dipilih rakyat. Kalau ada deklarasi dukung Prabowo atau Joko Widodo silahkan dan tak masalah, itu demokrasi. Tapi kalau bahasanya ganti presiden ini akan memicu timbulnya konflik, tentu kita hargai juga yang memiliki hak pilih," tegasnya.

Dia mengatakan, apalagi saat ini kondisi politik di Pekanbaru khususnya masih dalam suasana kondusif. Karena itu pihaknya tak menginginkan adanya dekrasi Ganti Presiden yang dianggapnya bisa memperkeruh suasana di Bumi Lancang Kuning, khususnya di Pekanbaru.

"Bahasa-bahasa seperti itu bisa menimbulkan perpecahan dan menimbulkan konflik yang berkesinambungan. Kami PP tak mau ketentraman dan keamanan di Pekanbaru baru terganggu karena Pilpres ini. Kami juga tak rela kalau negeri ini dibuat perpecahan," tegasnya lagi.

"Karena itu kami sangat keberatan dengan adanya rencana aksi Ganti Presiden. Jika hal itu terjadi, kami PP Provinsi Riau akan turun membubarkan acara itu, karena ini sangat menodai sila ketiga Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika," tandasnya.