Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD provinsi Riau menyayangkan kericuhan yang terjadi di Bandara SSK II terkait penahanan dan pemulangan paksa Neno Warisman. Hal ini dikatakan wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman. Ia mempertanyakan alasan kepolisian melarang Neno Warisman untuk menghadiri acara Deklarasi #2019GantiPresiden yang jelas-jelas tidak melanggar aturan.
"Padahal acara tersebut tidak melanggar aturan, itu diperbolehkan kok, malah Mabes Polri pernah bilang itu tidak tidak dilarang. Lalu kenapa sekarang dilarang masuk? Ada apa dengan pemerintah ini?" katanya.
Tak hanya itu, politisi Demokrat ini juga mengatakan tindakan yang diambil oleh aparat keamanan sangat tidak masuk akal.
"Itu kan seperti menangkap teroris, begitu banyak tentara dan polisi, padahal yang kontra itu sudah tidak ada. Apa Neno sangat menakutkan bagi pemerintah?" cakapnya lagi.
Hal yang sama juga dikatakan wakil ketua komisi I DPRD Riau, Taufik Arrahman. Ia menjelaskan konsep negara Indonesia telah disepakati sejak awal sebagai negara hukum. Dimana ada unsur demokrasi yang harus dijaga oleh seluruh pihak.
"Demokrasi itu harus kita tegakkan. Semua orang punya hak yang sama. Berkunjung ke sebuah daerah, beraktifitas dan berpolitik. Kita ingin kebebasan itu diberikan pada setiap orang," cakap Taufik.
Politisi Gerindra ini menjelaskan hal ini harus menjadi pelajaran. Kemudian dievaluasi. Sehingga output dari konsep bangsa dengan landasan demokrasi bisa lebih matang. Diakuinya, memang setiap kebebasan berdemokrasi harus dijalani dengan tertib. Tanpa mengganggu kehidupan sosial masyarakat.
"Saya yakin kehadiran Neno Warisman menjadi motivator gerakan perubahan kepemimpinan, tidak ada niatan untuk menyebar hal negatif. Kita jangan terlalu paranoid. Ke depan hal seperti ini harus dijadikan pelajaran dan tak terulang kembali," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Serba Serbi, Riau |