PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kapolda Riau Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo melakukan kunjungan silaturahmi ke Lembaga Adat Melayu Riau, Senin (27/8/2018).

Kunjungan ke LAMR ini merupakan yang pertama kalinya sejak Widodo menjabat sebagai Kapolda Riau pada 20 Agustus 2018.

Kehadiran Kapolda Riau di Balai Adat Melayu Riau diterima oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Taufik Ikram Jamil, dan Sekretaris Umum DPH Datuk M. Nasir Penyalai.

Juga terlihat hadir anggota MKA Datuk Makmur Hendrik, Datuk Khaidir Akmalmas, Datuk Elmustian Rahman, pengurus DPH Datuk Dasril Maskar, Datuk Zulbahri, Datuk Hermansyah, Datuk Harjanto, dan Datuk Asral Rahman.

Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri Al azhar tidak terlihat hadir karena masih berada di Jakarta.

Ketua Umum DPH LAMR Syahril Abubakar pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat datang ke LAMR kepada Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo serta memperkenalkan sejumlah pengurus LAMR yang hadir.

“LAMR sebagai lembaga yang dituakan di Riau siap bekerja sama dalam memajukan masyarakat Riau dan menciptakan iklim yang kondusif di Riau,” kata Datuk Seri Syahril.

Datuk Seri Syahril pada pertemuan singkat tersebut menyampaikan secara ringkas mengenai keberadaan LAMR, wadah yang berdiri pada 6 Juni 1970 silam itu. Mengenai tugas dan fungsi LAMR serta telah adanya Perda No. 1 Tahun 2012 tentang LAMR.

Menurut Syahril, ada beberapa agenda penting yang mendapat perhatian LAMR saat ini antara lain mengenai pengakuan terhadap tanah ulayat dan perjuangan masyarakat adat melalui LAMR agar Pemda melalui BUMD dapat ikut serta bersama PT Pertamina mengelola ladang minyak Blok Rokan.

Hal yang menjadi pertimbangan adalah usia Blok Rokan ini sudah berusia 94 tahun, adanya kesiapan sumber daya manusia (SDM) sehingga dipandang mampu dan cakap melalui BUMD untuk mengelola Blok Rokan.

“Alhamdulillah kami sudah bertemu dengan Wamen ESDM Arcandra Tahar tanggal 15 Agustus lalu dan diberi kesempatan melakukan pertemuan bisnis dengan PT Pertamina,” kata Datuk Seri Syahril.

Menurut Datuk Seri Syahril Abubakar, LAMR saat ini tengah merancang Peradilan Adat agar tindak pidana ringan (tipiring) tertentu bisa diselesaikan secara adat. “Mohon waktunya, kami sudah membicarakan dengan Kajati Riau,” ujar Datuk Seri Syahril.

Syahril juga mengatakan perkembangan Provinsi Riau tidak terlepas dari perkembangan perpolitikan di Tanah Air. LAMR sebagai lembaga yang dituakan selalu diminta tunjuk ajarnya dari berbagai kalangan untuk menghadapi hal semacam itu.

Kapolda Riau Brigjen Pol. Widodo Eko Prihastopo pada pertemuan silaturahmi tersebut memperkenalkan dirinya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kapolda Jawa Timur. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1986 ini pada Senin (20/8/2018) secara resmi menjabat sebagai Kapolda Riau.

Serah terima jabatan sebagai Kapolda Riau dari Irjen Pol Nandang kepada Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo berlangsung di Jakarta di hadapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sebagai pemegang jabatan tertinggi di korps Bhayangkara Riau, menurut Widodo Riau ada beberapa penekanan Kapolri yang menjadi tantangan tugas ke depan kepada dirinya.

“Kami dihadapkan pada tantangan. Mohon izin pada kesempatan ini kami mohon pandangan dan dukungan dari Pengurus LAMR,” kata Kapolda Widodo.

Adapun tantangan tugasnya ke depan sebagai Kapolda Riau yaitu mengenai masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang juga menjadi perhatian langsung dari Presiden.

“Danrem dan Kapolda bertanggung jawab untuk menanganinya,” kata Kapolda Widodo.

Permasalahan Pilpres

Kapolda Widodo juga menyinggung mengenai permasalahan pemilihan presiden (pilres) tahun 2019 yang membuat situasi politik di seluruh wilayah RI terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan mulai menghangat dengan kegiatan sekelompok masyarakat.

Menurut Widodo, saat ini kurang tepat mengeluarkan jargon berkaitan dengan pilpres karena belum memasuki masa kampanye.

“Bicara masalah ganti presiden nanti pada saat pencoblosan. Pada hari H pelaksanaan. Kalau sekarang belum memasuki masa kampanye kok sudah dihembuskan berita-berita ganti presiden. Ini tidak layak disampaikan,” ujarnya.

Kapolda Widodo mengatakan berdasarkan pengalaman di wilayah lain selalu menimbulkan kerusuhan. “Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kerja sama saya dengan Kabinda Riau dan Danrem semata-mata untuk melindungi warga kita Riau khususnya Pekanbaru dari percekcokan pertentangan masyarakat di wilayah kita," cakapnya lagi.

Dia mengatakan langkah yang dilakukan semata-mata untuk menjaga wilayah Riau agar kondusif, damai, tenang, tanpa direcoki kegiatan kontraproduktif dan tidak ada manfaatnya.

“Tidak usah disuguhi kegiatan yang provokatif mengajak orang menjelekkan orang yang cenderung menyudutkan pihak lain. Nanti kalau sudah masanya silakan, kita malah amankan,” kata Kapolda.

Menurut Kapolda, jika dari kacamata intelijen dari pengalaman di tempat lain dengan kegiatan yang sama kemudian banyak potensi ormas yang juga menolak kegiatan tersebut dikhawatirkan menimbulkan kerawanan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Sehingga kami putuskan [kegiatan ganti presiden] tidak dilakukan atau dibatalkan,” ujar Kapolda.

Menyinggung adanya insiden yang terjadi, menurut Kapolda, dia sudah menjelaskan kepada Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri Al Azhar,” kata Kapolda.

Di penghujung pertemuan, Datuk Seri Syahril Abubakar menyampaikan rencana LAMR menggelar upacara adat Tepuk Tepung Tawar kepada salah seorang putra Riau kelahiran Pekanbaru yang menjadi calon wakil presiden pada pilpres 2019 mendatang yaitu H. Sandiaga Salahuddin Uno.

“Terlepas dari hiruk pikuk politik, kami akan mendoakan putra Riau kelahiran Pekanbaru Salahuddin Uno,” kata Datuk Seri Syahril.