Taufik Arrahman
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Provinsi Riau telah mendengar wacana akan dirumahkannya ribuan honorer Pemprov Riau pada tahun 2019. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrahman meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan tersebut.
Politisi Gerindra ini mengatakan, rencana tersebut seharusnya diperhitungkan secara matang karena kebijakan tersebut dapat menimbulakn dampak sosial yang besar bagi pegawai honoree tersebut.
"Kalaupun ada kita minta kecermatan Pemprov Riau. Karena jika pekerjaan mereka ditiadakan, maka banyak jiwa yang teraniaya nantinya," kata Taufik, Kamis (30/8/2018).
Anggota DPRD Dapil kota Pekanbaru ini menambahkan, untuk mengatasi masalah defisit anggaran tersebut Pemprov Riau bisa menghentikan pembangunan infrastruktur yang ada di Riau.
"Saya minta hal ini dikaji ulang oleh pihak pemprov, saya meminta kalau kita harus rasionalisasi anggaran, tunda pembangunan infrastruktur, jangan dijadikan para honorer menjadi tumbal dan jalan keluar untuk masalah keuangan daerah saat ini," cakapnya lagi.
Sebagai informasi, Sekertaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi beberapa waktu yang lalu menyampaikan pada tahun 2019 mendatang, Kepala OPD dipersilahkan untuk membuat formulasi di masing-masing Dinas dan Badannya untuk pengurangan pegawai kontrak sebagai upaya rasionalisasi anggaran. Hal ini dikarenakan melihat kondisi keuangan yang semakin hari semakin menyusut.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |