PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan lebih selektif dalam menerima Aparatur Sipil Negara (ASN) pindahan dari luar Kota Pekanbaru. Bahkan, untuk memperketat masuknya ASN yang bermasalah, Pemko Pekanbaru akan membuat syarat baru.

"Kita sudah koordinasikan dengan BKP-SDM Pekanbaru agar membuat persyaratan baru dalam menerima ASN pindahan. Jadi ASN yang pindah ke Pekanbaru akan diseleksi untuk mencegah adanya ASN yang tersandung kasus hukum di tempat asal," kata Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru, Syamsuri, Rabu (12/9/2018).

Syamsuir menyebutkan, kebanyakan ASN yang tersangkut masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terjadi ditempat asal ASN bekerja sebelum akhirnya mengajukan pindah ke Kota Pekanbaru.

"Jadi syarat tadi itu yakni ASN harus melampirkan surat keterangan tidak pernah dipidana dengan keputusan yang ingkrah dari pengadilan. Kalau tidak ada surat itu, kita tak bisa terima," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi. Dan yang paling mencengangkan menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu daerah yang PNS-nya paling banyak melakukan korupsi adalah Kota Pekanbaru.

Menanggapi data dan informasi yang dibeberkan oleh KPK, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, HM Noer MBS langsung angkat suara. Menurutnya, data yang dikeluarkan oleh KPK adalah secara regional.

"Kalau data KPK nya memang benar. Tapi itu kan untuk daerah regional. Nah BKN Regional Pekanbaru itu kan meliputi empat Provinsi yakni Sumbar, Riau, Kepri dan Jambi," kata M Noer.

M Noer menyebutkan, jika digabungkan dengan empat Provinsi tersebut, maka akan lebih memungkinkan jika jumlah PNS yang melakukan tindakan korupsi jumlahnya mencapai 301 orang.

"Jadi data yang 301 itu bukan untuk Pekanbaru saja. Riau saja tak sampai 100 PNS. Ini kan hanya salah kutip saja, jadi seolah-olah Pekanbaru yang paling banyak. Padahal, ini kan secara regional wilayah," ungkapnya.

Saat disinggung apakah Pemko Pekanbaru memiliki data jumlah PNS yang disinyalir melakukan tindakan korupsi, mantan Asisten I Setdako Pekanbaru hanya menjawab singkat.

"Kita sedang mendata. Mungkin 10-an lebih kurang. Tapi kita akan minta data ke BKN Regional biar lebih valid," pungkasnya.