PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sikap DPP Partai Demokrat yang memberikan dispensasi terhadap kader-kader yang mendukungan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019 meskipun partai tersebut mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, dicap sebagai politik dua kaki.
Pengamat politik dari Universitas Riau, Hasanudin, menilai sikap politik tersebut akan menggangu kinerja partai berlambang bintang mercy itu di lingkup daerah.
"Ini kan persoalan sikap politik. Perilaku DPP itu akan berpengaruh terhadap daerah. Apalagi partai kan cenderung sentralistik. Mana ada partai yang terdesentralisasi di zaman reformasi ini," cakap Hasanudin, Kamis (13/9/2018).
Lebih lanjut, Hasanudin mengatakan penerapan sikap DPP Demokrat dapat saja dijalankan dengan cara lain oleh para pengurus di daerah.
Ia juga mengatakan, pada akhirnya sikap politik DPP Demokrat yang memperbolehlan kadernya untuk memilih Jokowi sementara partai sebagai pengusung Prabowo tentu saja menjadi tugas berat pengurus daerah untuk tetap solid meyakinkan bahwa Demokrat ke Prabowo.
"Kalau ingin tetap menang sesuai dengan arah dukungan DPP, kinerja pengurus daerah harus lebih ditingkatkan lagi agar sikap solid di suatu daerah tetap sama, karena bukan tidak mungkin akan banyak kader Demokrat yang mengambil langkah sendiri jika dibiarkan untuk lepas memilih," tukasnya.
Isu politik dua kaki oleh Demokrat muncul setelah partai itu mempertimbangkan memberikan dispensasi kepada DPD Demokrat yang memilih jalan berbeda dengan keputusan partai, yaitu mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Sementara, sikap politik Demokrat adalah mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga. Salah satu DPD yang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi yakni DPD Papua. Hal itu dilakukan untuk menjaga suara Partai Demokrat di Papua yang aspirasi masyarakatnya kuat ke Jokowi-Ma'ruf Amin.