KAMPAR (CAKAPLAH) - Bupati Kampar H Azis Zaena menerima empat dokumen Usulan Registrasi Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Imbo Putui, Kecamatan Tapung dari ninik mamak Kenegerian Batu Sanggan, Kenegerian Gajah Betalut, Kenegerian Kuok dan Kenegrian Petapahan, Kamis (13/9/2018).

"Kita harus mencintai hutan dan jangan kita ganggu hutan kita ini. Kita harus mempertahankan hutan adat. Dan sebagai Bupati Kampar saya akan terus mendukung penuh untuk memperjuangkan hutan adat kita agar dilestarikan," ujar Bupati Kampar H Azis Zaenal dalam pengarahannya usai menerima dokumen.

Dokumen Usulan Registrasi Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat langsung diserahkan Bupati Kampar kepada Tim Verifikasi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar untuk ditindak lanjuti dan diproses.

"Saya beri waktu satu minggu untuk diselesaikan, dilengkapi semua kekurangan administrasinya, verifikasi, tinjau ke lapangan, luasnya jangan melebihi, data lengkap dan segera buat SK Bupati dalam pembentukan tim saya tandatangani langsung agar bisa dibawa ke Jakarta," ulas Azis.

Bupati Kampar mengharapkan jika memang tanggal 21 September 2018 ada penyerahan dokumen masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hutan adat oleh presiden, usulan ini akan diminta kepastiannya untuk dapat diberikan surat atau rekomendasi bahwa ada keseriusan dari pusat untuk meyakinkan Kampar bahwa hutan yang diusulkan ini betul-betul dilindungi oleh adat, dipelihara oleh masyarakat, dilindungi oleh pemerintah kabupaten, provinsi dan negara.

Pada kesempatan itu Bupati Kampar menyampaikan ucapan terima kasih kepada ninik mamak dan masyarakat yang tetap menjaga keasrian hutan. “Pagi ini saya bertambah sehat, bersyukur karena bisa menghirup udara segar di hutan imbo putui ini, ternyata masih banyak datuk-datuk, tokoh masyarakat dan pemuda kita yang peduli terhadap hutan adat,” ungkap Ketua DPW PPP Riau ini.

Bupati juga mengingatkan agar tidak menebang hutan sembarangan. Sebab kelestarian hutan harus dijaga, hutan ini bisa diberdayakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan cara dibenahi dengan mengembangkan wisata alam karena dengan demikian masyarakat bisa terbantu ekonominya dan hutan dapat terlindungi.

“Saya akan berupaya sesegera mungkin untuk menjadikan dokumen-dokumen ini dijadikan SK Bupati dan membawanya ke Jakarta agar segera diusulkan, dan akan kita gesa perlindungan hutan adat di Kabupaten Kampar," ulasnya.

Bupati Kampar juga menjelaskan, jika tali bapilin tigo semakin kokoh dan kuat antara ninik mamak, ulama dan pemerintah, negeri akan semakin makmur dan sejahtera. “Tidak ada kotak-kotak, semua sama, semua akan kita bangun. Karena yang akan membangun negeri kita ini adalah kita sendiri," tegas Azis.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama membangun untuk kesejahteraan masyarakat banyak, dan menjadikan Kampar baldatun thayyibatun warabbun ghafur.

Sebelumnya tokoh masyarakat Kholis memaparkan, Hutan Adat Imbo Putui memiliki luas 270 hektare yang awal seluas 400 hektare. Berkurangnya luas hutan karena masuknya perusahaan yang menjanjikan pola KKPA dengan masyarakat dengan persyaratan diserahkannya sebahagian lahan hutan.

“Untuk itu kami meminta agar lahan yang sudah diambil tersebut dikembalikan agar hutan ini dapat terjaga kelestariannya,” ujar Kholis.

Ia meminta Pemkab Kampar melalui Bupati Kampar dapat mempercepat pengurusan usulan Registrasi Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat sehingga dapat menjaga dan menjadikan hutan wisata di Kabupaten Kampar.

Sementara itu Kadis Lingkungan Hidup Kampar, Cokroaminoto, ketika diwawancarai mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian proses penetapan hukum adat, wilayah adat dan hutan adat di Kabupaten Kampar.

"Alhamdulillah hari ini akan dilaksankan pengusulan oleh ninik mamak kepada Pemkab Kampar yang akan diterima oleh bupati. Setelah itu bupati akan menyerahkan kepada tim registrasi penetapan wilayah adat, hukum adat dan hutan adat untuk diverifikasi selanjutnya akan dikeluarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Wilayah Adat, Hukum Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat," terang Cokro.