CAKAPLAH - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut Muhammadiyah tak menghalangi kebebasan para anggotanya untuk berkiprah dalam politik. Meski organisasi tak menghalangi, namun ia meminta para anggotanya tak memanfaatkan organisasi Muhammadiyah untuk ditunggani guna berpolitik praktis.
 
"Muhammadiyah tidak menghalangi kebebasan anggotanya untuk berkiprah dalam politik sebagai politik warga negara," kata Abdul dalam akun
Instagram resmi PP Muhammadiyah @lensamu, Sabtu (22/9/2018).

"Kader Muhammadiyah hendaknya tidak menggunakan Muhammadiyah untuk kendaraan politik praktis," tambahnya lagi.

Selain itu Abdul menyebut, siapapun kader Muhammadiyah yang ikut bergabung menjadi tim sukses paslon di Pilpres 2019 diharap mampu menjaga kesantunan dan mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan partai. Tiap warga Muhammadiyah yang menjadi timses paslon sebaiknya mematuhi aturan yang berlaku.

"Kader Muhammadiyah yang menjadi tim sukses hendaknya bisa menjadi teladan dalam berpolitik dengan menjaga kesantunan, keadaban serta mengutamakan kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan partai," katanya.

Sikap Muhammadiyah yang tak memihak kubu manapun di Pilpres 2019 juga sudah dikatakan oleh Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Ia mengatakan, Muhammadiyah secara institusi tidak akan terjun ke dunia politik praktis. Muhammadiyah, kata dia, tidak mendukung pasangan capres cawapres manapun.

Menurut dia, untuk persoalan politik praktis, sudah menjadi ranah parpol. Dia mengatakan, jika ada warga Muhammadiyah yang terlibat dalam politik praktis, maka itu tak merepresentasikan organisasi.

“Muhammadiyah itu secara institusi tetap istikamah tidak masuk ke arena politik praktis. Agar bangsa Indonesia ada kartu pengaman. Kalau semua instansi keagamaan rebutan dalam kepentingan politik, nanti bangsa ini makin mengalami politisasi,” kata Haedar usai menjadi khatib salat Id di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (22/8/2018) lalu.