Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kabar sejumlah kepala daerah di Riau yang menggelar pertemuan untuk mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, disayangkan DPRD Riau. Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, jika kabar tersebut benar, maka itu bisa jadi preseden buruk.
Menurutnya, kepala daerah seharusnya melakukan pembinaan politik pada bawahannya dan bukan memihak pada salah satu pasangan calon meski jabatan kepala daerah itu jabatan politis.
"Keberpihakan kepala daerah pada salah satu pasangan calon presiden adalah hak mereka. Tapi tentu di balik hal tersebut dampaknya akan menjadi presedent buruk bagi Riau. Karena jika memihak kepada salah satu calon tentu bawahannya akan mengikuti juga," kata Noviwaldy.
Politisi Partai Demokrat ini memahami bahwa pada kondisi tertentu membuat kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon, apakah kondisi terpaksa atau lain sebagainya.
"Yang jelas, sebagai pemimpin yang mengayomi masyarakat, menurut saya lebih baik tidak berpihak walaupun itu hak mereka. Apa lagi partainya mendukung salah satu pasangan calon, sementara dia mendukung calon lain ini secara etika dan moral tidak baik," cakapnya lagi.
Untuk itu, pria yang akrab disapa Dedet ini mengimbau kepala daerah untuk berpikir secara jernih untuk masyarakat Riau dalam mengayomi perbedaan, jangan nanti membuat perpecahan.
"Kita mengimbau kepala daerah berpikir secara jernih, saya minta sebagai pemimpin yang mengayomi masyarakat harus berjiwa besar bersifat kesatria bahwa dia pemimpin terhadap seluruh masyarakat Riau supaya tidak menimbulkan ancaman stabilitas lain. Saya khawatir ini akan menjadi preseden buruk. Jangan sampai melukai hati masyarakat Riau," katanya.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan T Rusli Ahmad, ketiga diminta tanggapannya tidak mau berkomentar banyak. "Saya dengar memang begitu, tapi saya tak mau komentar terkait alasan dukungan kepala daerah tersebut," kata Rusli.
Menurut Ketua NU Riau ini dukungan tersebut adalah hak masing-masing individu, bukan partai. "Itu hak mereka, bukan urusan partai," tukasnya singkat.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Politik, Pemerintahan, Riau |