PEKANBARU (CAKAPLAH) - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau mengkambing hitamkan single salary system menjadi dalang lambatnya pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pasalnya sejak Pemprov Riau menetapkan sistem tersebut sering tunjangan pegawai telat bayar.

"Dulu TPP kami jarang telat. Sejak Single Salary ini telat sampai tiga bulan, bahkan ini sudah jalan empat bulan," kata salah satu pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang enggan disebutkan namanya saat bincang-bincang CAKAPLAH.com, Selasa (9/10/2018).

Dia menilai keterlambatan pembayaran TPP ini akibat belum siapnya Pemprov Riau menerapkan sistem tersebut. Namun berjalannya waktu, sistem itu dipaksakan untuk diterapkan meski pegawai yang dikorbankan.

"Ini karena belum siap, tapi dipaksakan. Ya begini jadinya, kami yang jadi korban. Berapa kali kami dengar, kami yang selalu disudutkan karena belum menyelesaikan administrasi, padahal semua itu sudah diselesaikan," keluhnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi mengatakan, sistem ini prasyarat yang berdasarkan arahan Korsbugah KPK, dan dalam persoalan ini pihaknya tak bisa mengikuti semua keinginan pegawai.

"Itu pra syarat. Ada pembuktian laporan dulu mereka bekerja dan ada penilaian atasannya (kepala OPD), baru dibayar TPP-nya. Saya kira ini sangat wajar, karena TPP beda dengan gaji," katanya.

"Jadi pegawai itu yang harus tunduk terhadap aturan. Setiap pegawai harus ada laporan kinerja, dan itu sudah kita beri pemahaman. Kalau ada pegawai yang protes silahkan berhadapan dengan BKD dan kita," tegasnya.

Karena itu, Sekdaprov Riau meminta jangan mengkambinghitamkan single salary. Karena menurutnya semua ini persoalan adalah persoalan dinamika.

"Single salary mulai, kemudian ada penyesuaian APBD-P tapi tak terlaksana. Kemarin kan teman-teman (pegawai) sudah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13. Semua itu awalnya juga tidak ada aturannya dan tidak ada kita anggarkan, tapi kita diwajibkan membayar," bebernya.

"Pegawai yang sebelumnya tak terpikir mendapat THR dan gaji 13 sudah diberikan. Kita harus menjustifikasi itu karena diawal tak dianggarkan. Artinya kalau itu (THR dan gaji 13) sudah diterimanya, berarti minusnya satu bulan," sambungnya.

Ahmad Hijazi menjelaskan, pegawai sudah terima tunjangan enam bulan, kemudian tambah dua bulan THR dan gaji 13. Artinya pegawai sudah terima tunjangan delapan bulan.

"Karena yang dua bulan itu juga tak dianggarkan. Tapi karena perintah Presiden harus dibayar yang diambil dari anggaran TPP yang ada. Sekarang kita sedang benah-benah, jadi sabar lah, karena kita juga butuh itu (TPP)," tukasnya.