PEKANBARU (CAKAPLAH) - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru memeriksa lima tersangka dugaan korupsi pembangunan drainase di Jalan Soekarno-Hatta. Mereka dipanggil dengan status sebagai tersangka.

Para tersangka datang ke Kantor Kejari Pekanbaru pada Selasa (16/10/2018) sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka sempat beristirahat pada pukul 12.00 WIB dan kembali melanjutkan pemeriksaan hingga malam hari didampingi kuasa hukum.

Kelima tersangka adalah Ichwan Sunardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Iwa Setiady selaku Konsultan Pengawas dari CV Siak Pratama Engineering, Windra Saputra selaku Ketua Pokja, dan Rio Amdi Parsaulian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Sri Odit Megonondo, mengatakan, pemeriksaan kelima tersangka merupakan yang pertama sejak mereka ditetapkan sebagai tersangka. "Ini pemeriksaan pertama sejak penetapan sebagai tersangka," kata Odit.

Pemeriksaan terhadap tersangka sangat diperlukan untuk berkas perkara. Selanjutnya, berkas tersebut akan diserahkan ke jaksa peneliti untuk ditelaah, apakah sudah lengkap atau masih ada yang perlu ditambahkan.

Rio Amdi dan Icwan Sunardi didampingi kuasa hukum, Eva Nora. Menurut Eva, kliennya Rio Amdi ditanya terkait tugas sebagai PPTK. Usai Magrib 36 pertanyaan sudah diajukan kepadanya.

"Apa yang menjadi tupoksi dia dan ada beberapa keterangan yang tentu berbeda antara dia dengan saksi yang lain," kata Eva kepada wartawan yang ditemui di sela-sela pemeriksaan.

Sementara Ichwan Sunardi adalah PPK dalam proyek itu dan tidak ada memegang jabatan struktural di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengerjakan proyek tersebut. Dikonfirmasi hal itu, Eva Nora memberikan penjelasan.

"Sejauh ini pertanyaan belum ada sampai ke sana. Yang jelas dia (Ichwan Sunardi) sebagai PPK dengan SK Pengguna Anggaran (PA), Pak Dwi (Dwi Agus Sumarno, Kadis PU Riau saat itu). Dan itu tidak dia sendiri. SK itU mengikuti eselon. Dalam satu SK itu ada beberapa PPK dan PPTK," papar Eva.

Drainase Paket A dibangun dari simpang Jalan Riau - Simpang SKA Pekanbaru. Proyek dianggarkan dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2016 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Riau dengan nilai pagu paket Rp14.314.000.000.

PT Sabarjaya Karyatama merupakan pelaksana pekerjaan. Adapun nilai penawaran yang diajukan PT Sabarjaya Karyatama adalah Rp11.450.609.000. Anggaran kegiatan sudah dicairkan 100 persen tapi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau ditemukan kerugian negara sebesar Rp2.523.979.195.

Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang (UU) Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.