Bupati Kampar Azis Zaenal dan rombongan audiensi dengan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI di Jakarta, Selasa (16/10/2018).
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Tanpa kenal lelah Bupati Kampar H Azis Zaenal terus berusaha mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Usaha dilakukan dengan melakukan audiensi dengan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI di Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Pertemuan dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat dan proposal bupati Kampar yang ditujukan kepada Menteri PUPR RI beberapa waktu lalu. Surat tersebut langsung direspon Menteri PUPR RI, terbukti bahwa surat dan proposal usulan bantuan rangka jembatan gantung untuk jalur interpretasi bagi 9 desa terisolir dalam kawasan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Baling sudah didisposisi ke Dirjen Bina Marga dan secara berjenjang telah sampai ke Direktur Jembatan dan Kasubdit Perencanaan dan Pemograman Jembatan.
Pada pertemuan tersebut bupati didampingi Tim Percepatan Bupati untuk Pembangunan Daerah (TBP2D) Ir Azwan MSi, Staf Ahli Bupati Kampar Suhermi ST, Khairil Anwar ST MT dan Zaki Helmi ST M.Eng.
Sementara dari Kementerian PUPR RI diwakili oleh Dirjen Binamarga Direktur Jembatan Ir Irwan Zarkasi M.Eng,Sc Kasubdit Perencanaan dan Pemograman Budi Harimawan.
Bupati Kampar menerangkan kondisi keuangan Pemkab Kampar yang terus mengalami penurunan sementara pembangunan infrastruktur khususnya jembatan gantung sangat diperlukan di 9 desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang telah lama terisolir hampir 70 tahun. Kenderaan sama sekali tidak bisa masuk dan berada dalam kawasan hutan.
"Tahun ini kita sudah dapat izin dari Menteri Kehutanan membuka jalur interpretasi, jembatan yang pendek akan dibiayai oleh ABPD Kampar. Sementara untuk jembatan yang panjang kami mohon batuan dari APBN," ujar Azis Zaenal.
Selanjutnya bupati mengatakan bahwa jumlah jembatan yang diusulkan sebanyak 10 jembatan, dan berharap pada masa kepemimpinannya jembatan ini bisa direalisasikan.
Menanggapi keterangan bupati tersebut, Direktur Jembatan Kementerian PUPR RI, Iwan Zarkasih, menyambut baik dan berjanji untuk mewujudkan cita-cita dan impian masyarakat 9 desa terisolir agar bisa menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya, yakni adanya jalan darat yang menghubungkan 9 desa menuju ibukota kecamatan.
Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa Pemkab Kampar akan membangun jembatan lebar 2 meter yang bentangannya di bawah 20 meter baik dalam bentuk jembatan gantung maupun jembatan besi. Sedangkan jembatan gantung yang panjangnya di atas 30 meter secara bertahap mulai tahun 2019 sampai 2021 akan dibantu melalui dana APBN.
Bupati Kampar Azis Zaenal dan rombongan foto bersama dengan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI di Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Untuk diketahui, Pemkab Kampar akan mulai membangun jalur interpretasi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Selama ini masyarakat hanya mengandalkan transportasi tradisional "piau" atau perahu di Sungai Subayang.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kampar, Azwan, menyebutkan, jalur interpretasi merupakan jawaban dari masalah akses di sembilan desa pada Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
"Kalau nggak ada Jalur Interpretasi, mungkin nggak akan pernah dibangun jalan di sana," ujar Azwan.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kampar ini menjelaskan, Jalur Interpretasi sebenarnya untuk kepentingan pemantauan kawasan hutan. Selain itu, jalur tersebut juga sebagai interpretasi dalam usaha pengembangan objek wisata yang berada di dalam kawasan hutan.
Azwan mengatakan, BKSDA membatasi lebar jalan 1,5 meter dari yang diusulkan 2 meter. "Sebenarnya jalan setapak untuk pemantauan hutan. Tapi masyarakat dapat menggunakannya," jelas Azwan.
Azwan menyebutkan, Jalur Interpretasi sepanjang 30 kilometer melintasi sembilan desa. Mulai dari Tanjung Belit sampai Pangkalan Serik. Jalur ini dibangun dengan beton (semenisasi) pada badan jalan yang sudah lebih dahulu ada.
Menurut Azwan, biaya pembangunan digelontorkan melalui Dana Desa. Tiap desa menganggarkan Rp300 juta sampai Rp400 juta. Dari 30 kilometer itu, hanya sekitar tujuh kilometer yang belum ada badan jalannya. Nanti dibuatkan badan jalannya," ujarnya.
Pembangunan jalur yang menghubungkan 9 desa terisolir ini akan berjalan selama 4 tahun.
Lebih lanjut Azwan menjelaskan, pembangunannya diperkirakan akan menyedot dana Rp55 miliar. Dana bersumber mulai dari Dana Desa, APBD sampai APBN. Sharing budget dianggarkan bertahap. Dimulai tahun ini sedikit dari APBD Perubahan Kampar 2018.
Sedangkan pembangunan 70 jembatan, Pemkab Kampar akan berbagi dengan Pusat. Terdiri dari 47 jembatan besi dan 23 jembatan gantung penghubung 9 desa.
"APBN untuk membangun jembatan gantung, Pemkab Kampar (APBD) untuk membangun jembatan besi yang pendek," papar Azwan.
Rencana pembangunan jalur interpretasi ini mendapat pujian dari berbagai pihak termasuk DPRD Kampar.
Anggota Fraksi Demokrat, Syarifuddin atau akrab disapa Ardo Subayang, mengatakan bahwa
salah satu keberhasilan bupati Kampar yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah pembangunan jalan interpretasi.
Ia mengungkapkan, jika banjir datang maka masyarakat tidak bisa keluar karena air yang sangat deras dan kencang ditambah batu gunung yang ada di kiri kanan. Sementara diwaktu kemarau air sungai sangat dangkal dan tidak bisa dilewati oleh sampan.
Pembukaan jalan ini adalah yang sangat dirasakan oleh masyarakat, betapa tidak mereka yang tinggal di sembilan desa tersebut belum merasakan kemerdekaan seperti desa-desa lainnya, karena mereka hidup dengan alam tanpa adanya pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan. Dan ini disebabkan belum diizinkannya oleh Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan RI karena masuk dalam Suaka Marga Satwa Rimbang Baling.
Penulis | : | Akhir Yani |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Kampar |