PEKANBARU (CAKAPLAH) - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek jalan lingkar, Rupat, Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Bengkalis.

"KPK harus segera menuntaskan kasus ini. Apalagi Bupati Bengkalis sudah pernah diperiksa dan dicekal oleh KPK,"ungkap Peneliti FITRA Riau, Triono Hadi saat berbincang dengan CAKAPLAH.com.

Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Pekerjaam Umum (PU) Bengkalis yang saat ini menjabat sebagai Sekdako Dumai dan rekanan, HS selaku Direktur Utama PT MRC.

KPK juga sudah memeriksa secara maraton sejumlah saksi untuk mengungkap kasus korupsi dalam proyek sebesar Rp494 miliar dan ditaksir merugikan negara sekitar Rp80 miliar itu.

Sebab itulah, FITRA mendesak KPK menuntaskan kasus ini, termasuk jika adanya dugaan keterlibatan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. "Kalau gak ada keterlibatan kenapa dicekal. Mestinya KPK tidak menggantung lama status kasus dan potensial diduga pelaku," ucapnya.

Disisi lain kata Triono, masih menggantungnya kasus korupsi ini bisa berdampak terhadap kinerja pemerintahan di daerah "Ini kondisinya tidak bagus, karena menyangkut hak seseorang apalagi orang yang memiliki posisi strategis di daerah. Jika memang keterlibatannya atau alat bukti masih jauh dari kurang sebagaimana ketentuan, tidak harus menetapkan status atau dalam bentuk pencekalan,"tegasnya.

Sebaliknya sambung Triono, jika KPK sudah memiliki alat bukti yang kuat, seharusnya kasus ini sudah dituntaskan atau dinaikkan statusnya sesuai perundangan. "Status tidak jelas, tentu akan menganggu kinerja pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Tergantungnya kasus ini tambah Triono, bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. "Ya pasti masyarakatnya ikut malu, karena bupatinya diduga korupsi. Di pemerintahan secara psikologis dapat dipastikan akan menganggu. Terakhir dampaknya terhadap penegakkan hukum, karena berpotensi menghilangkan barang bukti,"ucapnya.

Dalam kasus ini, KPK sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah untuk mengungkap aktor yang terlibat. Maret 2018, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait proyek pembangunan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih di sejumlah kantor rekanan di Pekanbaru.

Selain itu, pada bulan yang sama, KPK juga menggeledah Sekretariat DPRD Bengkalis dan Kantor Dinas PU Bengkalis. Di Dumai, KPK menggeledah Kantor Sekda Dumai, Kantor LPSE dan rumah subkontraktor di Dumai.

Pada 1 Juni, KPK juga menggeledah kediaman Bupati Bengkalis. Dari penggeledahan di rumah dinas bupati, KPK menyita uang Rp1,9 miliar. KPK juga membawa beberapa koper yang diduga berisi dokumen terkait proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih.

Dari penggeledahan, KPK sudah mengamankan banyak dokumen terkait proyek jalan tersebut. Bahkan, sejak 13 September 2018 KPK sudah melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap saksi Amril Mukminin, Bupati Bengkalis selama 6 bulan.

"Dicegah dalam penyidikan dengan tersangka MNS dalam kasus TPK proyek peningkatan jalan Batu-Panjang Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis," kata Jubir KPK, Febri Diansyah

Menurut Febri, pencegahan terhadap orang nomor satu Bengkalis itu dibutuhkan untuk mendukung penyidikan sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Pencegahan ke LN (luar negeri) dibutuhkan untuk mendukung penyidikan agar sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya sedang berada di Indonesia," singkatnya