(CAKAPLAH) - Badan hak asasi Manusia PBB setuju mengirimkan tim pencari fakta ke Myanmar untuk menyelidiki kasus pembunuhan, perkosaan dan penyiksaan yang dilakukan militer terhadap muslim Rohingya.

"Sebanyak 47 anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui sebuah resolusi penyelidikan atas kasus muslim Rohingnya," tulis Independent dalam laporannya, Kamis, 24 Maret 2017.

Resolusi itu sekaligus tekanan bagi penasehat pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Selain PBB, Uni Eropa maupun sejumlah negara lainnya termasuk Amerika Serikat setuju kasus muslim Rohingnya tersebut diselidiki.

"Penyelidikan itu dilakukan terhadap para pelaku dan demi keadilan bagi para korban".

Laporan PBB yang dikeluarkan Februari 2017 berdasarkan hasil wawancara dengan 220 dari 75 ribu warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh sejak Oktober 2016, menyimpulkan,  pasukan keamanan Myanmar telah melakukan pembunuhan dan memperkosa kaum perempuan Rohingya.

"Apa yang mereka lakukan itu tergolong kejahatan kemanusiaan dan menjurus kepada pembersihan etnis,"

Keputusan PBB membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki dugaan kejahatan kemanusiaan di Myanmar ditolak oleh pemerintah. Menurut juru bicara presiden, Zaw Htay, Myanmar tidak bisa menerima keputusan Dewan.

"Apa yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB terhadap kami sama sekali tidak adil dan bertentangan dengan hukum internasional," ucap Htay.

"Mereka seharusnya menunggu dan menyaksikan hasil investigasi tim yang dibentuk negara. Hasilnya akan segera dikeluarkan kepada publik," tambahnya.

Angkatan Bersenjata Myanmar melancarkan operasi militer di kawasan Rohingya di sebelar utara Rakhine pada Oktober 2016 menyusul kematian semblan pengawal perbatasan.

Penyelidik hak asasi manusia PBB dan organisasi hak asasi independen menuduh tentara dan polisi membunuh serta memperkosa penduduk sipil dan membakar lebih dari seribu rumah selama operasi militer berlangsung.

Beberapa anggota tim pencari fakta bentukan PBB itu antara lain berasal dari Cina, India dan Kuba.