PEMILIHAN UMUM adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berkualitas adalah cita-cita dan keinginan kita bersama. Tidak seorang pun dari kita rakyat Indonesia, yang punya keinginan agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini berjalan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ingin melihat Pemilu hanya menjadi rutinitas lima tahunan saja tanpa keinginan sama sekali untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pemilu tersebut.

Karena seperti apa pemilu itu berjalan akan menjadi gambaran seperti apa kualitas kita sebagai bangsa dan seperti apa pula kualitas demokrasi kita.

Lalu, seperti apakah Pemilu yang berkualitas tersebut? Komponen-komponen seperti apa yang mesti terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas? Saya ingin mengutip kembali pendapat Prof. Dr. Muhammad tentang syarat terselenggaranya pemilu yang berintegritas yang menurut saya perlu diuraikan lebih jauh, diantaranya:

Pertama, regulasi yang jelas. Regulasi adalah hal mendasar yang mutlak sifatnya. Tanpa adanya aturan atau regulasi yang jelas, maka Pemilu akan kehilangan arah. Regulasi merupakan rule of the game yang harus dipatuhi oleh penyelenggara, peserta Pemilu, dan masyarakat sebagai pemilih.

Regulasi yang jelas akan menjadi acuan dan panduan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam Pemilu demi terselenggaranya Pemilu yang demokratis, jujur dan adil sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ciri demokrasi berjalan dengan baik di sebuah negara adalah semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan demokrasi tersebut taat kepada regulasi yang dibuat.

Kedua, penyelenggara pemilu dengan kompetensi yang memadai dan memiliki integritas. Kompetensi penyelenggara pemilu dalam hal kepemiluan sangat berkontribusi bagi pribadi penyelenggara dalam hal penyelenggaraan pemilu yang baik. Penyelenggara pemilu yang tak berkompeten akan memberikan masalah. Sebaliknya, penyelenggara yang berkompeten akan dapat dengan tepat mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu.

Namun, tak terbatas itu saja. Disamping kompeten, penyelenggara juga harus memiliki integritas yang jelas. Integritas yang dimiliki penyelenggara akan menjadi "Mahkamah Ilahi" dalam hati nurani penyelenggara pemilu demi terciptanya pemilu yang sesuai dengan cita-cita dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, peserta pemilu yang komitmen mematuhi regulasi. Tak dapat dipungkiri, setiap peserta pemilu pasti punya keinginan untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu. Boleh jadi, akibat keinginan yang kuat memenangkan kompetisi dalam pemilu tersebut, peserta pemilu tergoda untuk "mengakali" atau bahkan melabrak regulasi. Hingga saat ini kita masih sering dengar soal isu-isu "serangan fajar" dan kampanye hitam yang dilakukan peserta dalam pemilu. Peserta pemilu yang serupa ini berkontibusi bagi lahirnya pemimpin dan wakil rakyat yang curang dan tidak berkompeten.

Keempat, pemilih yang cerdas, otonom, dan partisipatif. Pemilih hendaknya cerdas, memilih dengan otonom dan bukan "dipilihkan", atau dalam arti kata lain tidak dimobilisasi untuk suatu pilihan tertentu dalam pemilu. Karena pemimpin dan wakil rakyat yang lahir dari pemilu sebenarnya adalah produk interaksi elit dan rakyat. Model interaksi elit dan rakyat itu akan mempengaruhi model pemimpin dan wakil rakyat yang dihasilkan pemilu. Pemilih yang cerdas dan otonom akan berkontribusi melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang aspiratif dan peka terhadap kondisi masyarakat.

Disamping itu, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu amatlah penting pula nilainya. Semakin tinggi partisipasi, maka akan turut membantu tingginya kualitas dan nilai demokrasi.

Kelima, pemerintahan dan birokrasi yang netral. Pemerintah punya tanggung jawab terhadap terselenggaranya pemilu yang aman dan tertib. Pemerintahan dan birokrasi yang netral menjadi penentu untuk terciptanya keaadaan tersebut. Seperti apa situasi dan kondisi pemilu itu berjalan akan menjadi corak demokrasi kita dan ikut mempengaruhi kualitas pemilu kita di masa yang akan datang.

Demikianlah, kelima hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama. Di bagian mana dari kelima hal tersebut kita berada, disitulah kita maksimalkan peran kita. Bila kita semua punya kesadaran yang sama akan pentingnya pemilu yang demokratis dan berkualitas sebagai bagian dari syarat terselenggaranya penyelenggaraan negara yang baik, maka hal itu rasanya tidak terlalu sulit untuk diwujudkan. Semoga...!