PEKANBARU (CAKAPLAH) - Penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru menetapkan pengusaha kawit, Hinsatopa Simatupang, sebagai tersangka dugaan pemalsuan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) lahan di Jalan Pramuka, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir. Dalam perkara ini, Hinsatopa merupakan tersangka yang keenam.

Status tersangka terhadap Hinsatopa diketahui dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim penyidik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. SPDP dikirim beberapa bulan lalu.

"SPDP sudah terima atas nama tersangka inisial HS. Itu kalau tidak salah bulan Maret 2018 lalu. Berkas perkaranya sudah beberapa kali dilimpahkan," ujar Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pekanbaru, Bambang Heripurwanto, Senin (12/11/2018).

Berkas perkara sudah dilengkapi oleh penyidik Reskrim Polresta Pekanbaru dan diserahkan kembali ke Kejari Pekanbaru. Saat ini, berkas tersebut tengah ditelaah oleh jaksa peneliti untuk mengetahui, apakah sudah lengkap (P21) atau belum.

"Kita telaah untuk memastikan syarat formil dan materil perkara. Kalau sudah lengkap maka berkas dinyatakan P21 tapi kalau belum akan kita kembalikan lagi ke penyidik dengan petunjuk (P19)," tutur Bambang.

Hinsatopa dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau 263 ayat (2) KUHP.  Disebutkan "Pasal 263 ayat (1) itu terkait dugaan membuat surat palsu sedangkan ayat (2) terkait dugaan menggunakan surat palsu.

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah memvonis bersalah lima orang tersangka. Mereka tiga  mantan lurah, yakni Gusril, Fadliansyah dan Budi Marjohan, pengacara Agusman Indris dan Poniman.

Terdakwa terbukti melakukan pemalsuan SKGR  Nomor 22/PEM/LS/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 di tanah milik Boy Desvinal seluas 6.987,5 meter persegi di Jalan Pramuka RT 04 RW 04, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir.

Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyidik,  SKGR dengan nomor registrasi tersebut diketahui pihak pertama adalah Idris M dan pihak kedua Lamsana Sirait yang dikeluarkan Kelurahan Lembah Sari ternyata tidak sesuai prosedur. Pasalnya, letak tanah yang ada di SKGR tersebut ternyata berada di Kelurahan Lembah Damai, bukan di Kelurahan Lembah Sari.

Selain itu diduga tanda tangan dari sempadan yang ada di surat sempadan tanah yang satu kesatuan dengan surat SKGR tersebut atas nama Ismail diduga palsu. Hal itu sesuai pemeriksaan dokumen ke Labfor Mabes Polri pada tanggal 29 Maret 2017 dengan hasil menunjukkan bahwa tanda tangan Ismail ternyata non identik.

Perkara ini sempat jadi sorotan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan telah melakukan hearing terkait kepemilikan lahan. Anggota Komisi III juga turun ke lokasi lahan pada April 2018 lalu.