Pekanbaru (CAKAPLAH) - Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Yunan, tidak membantah bahwa pengerjaan Jembatan Siak IV Pekanbaru, tidak akan selesai pada akhir tahun ini. Namun demikian ia memastikan pengerjaan akan selesai pada pertengahan Januari 2019 mendatang. Hal ini dikarenakan ada keterlambatan pemasangan dua segmen menspan yang belum terpasang.

“Ya, saya juga pastikan pengerjaan akan terlambat hingga Januari 2019. Pengerjaan jembatan itu tidak mudah dan ada urutannya. Ada dua segmen menspan yang belum terpasang, tapi sekarang sedang dikebut pengerjaannya,” kata Yunan, Selasa (4/12/2018).

Dijelaskan Yunan, penyebab molornya penyelesaian pembangunan jembatan Siak IV juga karena adanya keterlambatan mulai pembangunan selama tiga bulan pada tahun anggaran 2018. Saat itu, pihak kontraktor harus menunggu izin kelayakan dari pemerintah pusat melalui Dirjen jembatan dan jalan karena kondisi jembatan yang sudah mangkrak sejak tahun 2012 hingga 2018.

Sehingga besi-besi yang sudah terpasang harus dicek ulang apakah layak atau tidak digunakan, apakah berkarat atau tidak. Termasuk kekuatan tiang yang ada juga harus dicek oleh pihak Kementerian PU.

“Jadi memang ada waktu terbuang selama tiga bulan. Ketika usai kontrak mereka harus menunggu hasil uji kelayakan dari Kementrian. Tidak mungkin mengerjakan barang yang sudah mangkrak langsung dipasang, ada peraturannya. Semua perlu diopname oleh Kementerian PU, banyak besi-besi yang berkarat dan tidak layak pakai, inilah yang dikaji lagi sehingga memakan waktu tiga bulan,” jelas Yunan.

“Untuk itulah pihak kontraktor, menyatakan bahwa akan terjadi keterlambatan pembangunan. Mereka mengajukan perpanjangan ke Kementerian PU nanti akan ada hasilnya bagaimana cara perpanjangan. Tapi melalui LKPP dulu pengajuan perpanjangan,” tambahnya.

Dijelaskan Yunan pihaknya sudah memediasi pihak kontraktor dengan LKPP, bagaimana tata cara perpanjangan kontrak hingga Januari 2019. Karena pihak kontraktor menyatakan mereka ada keterlambatan pengerjaan karena ada uji layak dari Kementerian selama tiga bulan.

“Jadi dengan waktu yang terbuang selama tiga bulan itu, mereka mengajukan ke LKPP. Apakah dengan perpanjangan waktu yang 50 hari ini bisa tidak dikenakan sanksi. Atau perpanjangan waktu dikenakan sanksi, hasilnya nanti LKPP yang menentukan, dan Kementrian PU. Kita tidak ingin pengerjaan ini asal-asalan dan selesai sesuai keinginan, serta laik pakai,” kata Yunan.