PEKANBARU (CAKAPLAH) - Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahannya tiga oknum dokter RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) dan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) tetap melakukan upaya pembelaan terhadap rekannya. Organisasi profesi kedokteran ini menilai ada upaya melindungi RSUD dan kriminalisasi terhadap tiga dokter yang terlibat kasus dugaan korupsi alkes.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Unum PD IDI, Daeng M Faqih, bahwa IDI beserta PDGI pada dasarnya mematuhi proses penegakkan hukum yang sedang berlangsung. Ia juga memahami bahwa harus ada persamaan hukum sebagai warga negara, sehingga tidak ada perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu.

"Kita juga menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran berharga untuk berhati-hati dalam bekerja. Niat baik saja tidak cukup dan harus harus mempertimbangkan keadaan rumah sakit," ujar Daeng pada Kamis (6/12/2018).

Daeng juga memaparkan dalam proses penyidikan dan penyelidikan, ada beberapa perkara yang menurutnya kurang adil. Seperti dalam tuduhan mark up anggaran pengadaan alat kesehatan, pada awalnya yang disangkakan adalah rumah sakit dan pihak ketiga namun setelah berjalannya proses disangkakan  kepada dokter dan pihak ketiga.

"Sepertinya ada kejanggalan dan melindungi pihak-pihak tertentu," sebut Daeng.

Daeng juga mengungkapkan bahwa ada sistem rumah sakit yang bertahun-tahun tidak menyiapkan alkes dan kebutuhan pasien meski hal itu dibutuhkan. Sehingga dokter menjadi korban atas inisiatif melakukan pinjam pakai yang menjadikannya sebagai korban.

"Untuk itu kita berhatap agar Mahakamah Agung dan Komisi Yudisial melakukan pengawasan dan pembinaan agar proses peradilan berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi. Kita juga memohon kepada KPK untuk lakukan pendalaman atas adanya dugaan kriminalisasi terhadap dokter tersebut," pungkas Daeng.