Pekanbaru (CAKAPLAH) - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, secara sepihak langsung memutus aliran listrik di kantor Dinas Sosial Provinsi Riau di jalan Sudirman Pekanbaru, Sabtu (29/12/2018) siang tadi.

Pemutusan aliran listrik tersebut dikarenakan Dinas Sosial Pemprov Riau, belum membayar tunggakan listrik selama dua bulan, November dan Desember 2018.

Terkait hal ini Kepala Dinas Sosial Riau Darius Husein, saat dihubungi CAKAPLAH.COM, mengaku belum mengetahui pemutusan aliran listrik di kantor dinasnya. Namun ia mengakui ada tunggakan listrik yang belum dibayarkan selama dua bulan terakhir yakni November dan Desember 2018.

“Saya belum tahu ada pemutusan, memang kami menunggak dua bulan. Tapi kami sudah meminta kepada pihak PLN untuk menangguhkan pemutusan aliran listrik hingga awal bukan Januari nanti,” ujar Darius.

“Kami sudah berjanji dangan PLN akan dibayarkan awal bulan karena dalam penghitungan kami ada kesalahan penghitungan pembayaran, makanya terjadi keterlambatan,” tambahnya.

Dijelaskan Darius, saat penghitungan awal tahun untuk pembayaran listrik, tercatat hanya 10 bulan pembayaran listrik di dinasnya. Termasuk UPT dinas sosial yang ada, sehingga terlewatkan anggaran pembayaran listrik yang dua bulan, ditambah lagi anggaran di dinasnya terbatas.

“Kami membayar tidak hanya di kantor dinas saja. Tapi UPT Dinas Sosial yang lainnya juga menjadi tanggungjawab kami. Makanya kami mengajukan penangguhan, kalau sudah diputus saya nanti konfirmasi lagi,” jelasnya.

Disinggung berapa besar tunggakan listrik di Dinas nya, Darius mengatakan dari data yang diterimanya tunggakan hampir mencapai 40 juta.

“Yah sekitar 40 juta-an lah,” singkatnya.

Sementara itu dari sumber CAKAPLAH.COM pemutusan aliran listrik di kantor Dinas Sosial tersebut karena menunggak tagihan sebsar Rp30.730.712 dan belum termasuk denda dan biaya adminsitrasi.

Adanya pemutusan karena tunggakan juga dibenarkan Humas PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pekanbaru, Komang, kepada CAKAPLAH.com.

"Iya, tadi petugas sudah langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemutusan listrik sementara. Saya lupa berapa tagihan pastinya tapi sekitar Rp30 juta," cakapnya.

Komang mengatakan kebijakan pemutusan aliran listrik bagi pelanggan adalah dalam rangka menegakkan kedisiplinan dalam pembayaran tagihan.

"Artinya PLN tidak membeda-bedakan antara pelanggan dari warga biasa tetapi hal serupa juga kami lakukan terhadap perusahaan swasta dan kantor-kantor pemerintahan," ujar Komang.

Oleh sebab itu Komang kembali mengingatkan agar pelanggan PT PLN untuk tepat waktu dalam membayarkan tagihan listriknya untuk menghindari pemutusan oleh petugas.