PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pasca dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) kasus dugaan korupsi proyek embung di Tenayan Raya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memanggil sejumlah pihak terkait, Rabu (23/1/2019). Tiga orang diklarifikasi, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dua rekanan proyek.

PPK yang dipanggil adalah Dede Irawan dari Kementerian Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Riau sedangkan dua rekanan berasal dari PT Fajar Berdasi Gemilang dan PT Tarum Jaya Mandiri, yakni Ramdanil dan M Sarjali.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, membenarkan pemanggilan PPK dan rekanan itu. Dia menegaskan, pemanggilan hanya untuk klarifikasi proyek. "Hanya proses klarifikasi," ujar Muspidauan.

Muspidauan mengatakan, jaksa penyelidik masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).  Hal itu dilakukan melalui klarifikasi ke sejumlah pihak terkait dalam pengerjaan proyek embung.

Sebelumnya, proyek ini juga dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Tim dari Kejari Pekanbaru telah melakukan pengecekan embung di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya tersebut untuk mengetahui kondisi embung yang baru selesai dibangun itu. Saat turun ke lokasi embung, tim Kejari bersama Konsultan Pengawas dan PPK proyek tersebut.

Ternyata dugaan tindak pidana di proyek embung juga dilaporkan ke Kejati Riau. Akhirnya, penanganan perkara dilakukan di Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau.

Asisten Pidsus Kejati Riau, Subekhan, mengatakan, pihaknya telah melakukan telaah terhadap hasil kajian dari Kejari Pekanbaru. Ternyata, materinya belum pernah dilakukan penyelidikan. "Mau tak mau harus dilakukan penyelidikan untuk tindaklanjut dari penyelesaian laporan," cakap Subekhan.

Pengeluaran Sprinlid sudah mendapat persetujuan dari Kepala Kejati Riau. "Kita sudah dapat persetujuan untuk itu (Sprinlid)," tutur Subekhan.

Di website lpse.pu.go.id, pembangunan embung kawasan perkantoran Kota Pekanbaru bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016. Proyek dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera III Provinsi Riau dengan pagu anggaran Rp8,138 miliar dan lelang dimenangkan PT Tarum Jaya Mandiri dengan harga penawaran Rp6,512 miliar.

Belakangan diketahui proyek tersebut kembali dikerjakan pada tahun 2017, dengan judul di lpse.pu.go.id yaitu Pembangunan Embung di Kawasan Perkantoran Kota Pekanbaru (lanjutan). Namun, berbeda dengan awalnya, kali ini proyek tersebut dikerjakan oleh PT Fajar Berdasi Gemilang, dengan harga penawaran Rp11.975.060.000.

Meski belum genap berusia satu tahun, embung itu diketahui telah mengalami kerusakan pada bagian tiang (sheet pile). Bendungan juga terlihat retak pada bagian bawahnya.

Selain itu, lantai bagian atas tampak turun. Tanah timbunan lebih rendah, atau turun dari permukaan. Paving blok pada permukaan bendungan, tidak tersusun rapi, dan berantakan. Permukaannya tidak rata. Lebih rendah dibanding dinding bendungan. Pengecoran juga terlihat asal-asalan.

Tidak hanya itu, kondisi embung juga belum terlihat kegunaannya. Pasalnya, jalur yang seharusnya dijadikan aliran air, masih tertimbun tanah. Rumput-rumput liar pun bertumbuhan di jalur yang seharusnya dijadikan aliran air.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Danau Situ dan Embung Kementerian Dirjen SDA BWSS III Riau, Yannedi, mengakui proyek itu telah selesai dikerjakan pada akhir 2017 lalu.

"Sudah selesai dikerjakan. Masa pemiliharaannya juga sudah selesai, dan pembayarannya sudah 100 persen," ucap Yannedi.