PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum bisa memastikan kapan pelaksanaan perekrutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dimulai. Pasalnya pembahasan soal penganggaran belum tuntas.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, pertemuan pihaknya bersama dengan perwakilan daerah di Indonesia di kota Batam, Kepri beberapa waktu lalu yang juga dihadiri oleh pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) banyak hal yang belum tuntas.

"Dalam rapat bersama di Batam beberapa waktu lalu, banyak hal yang belum tuntas. Termasuk penganggaran dan lainnya," kata Ahmad Hijazi kepada CAKAPLAH.com, Senin (28/1/2019).

Ahmad Hijazi menyampaikan, dalam rapat itu pihak pemerintah pusat menyerahkan penggajian tenaga PPPK tersebut kepada daerah. Namun dengan kondisi keuangan yang tengah sulit seperti sekarang ini, banyak daerah yang menyatakan belum siap.

"Umumnya soal penggajian PPPK itu banyak yang protes dari daerah-daerah di Indonesia. Jadi kapan akan mulai perekrutan tersebut juga belum jelas hingga saat ini," cakapnya.

Saat ditanyakan terkait formasi, Ahmad Hijazi juga belum bisa memastikan hal tersebut. "Kalau soal itu belum jelas juga petunjuknya. Saat ini kami juga masih menunggu petunjuk teknis perekrutan tenaga PPPK tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan saat ditanyakan mengenai berapa kuota yang akan dibuka untuk tenaga PPPK ini, belum bisa memastikan hal tersebut.  Sebab sejauh ini belum ada petunjuk teknis (Juknis) tentang jumlah kouta PPPK masing-masing daerah dan besaran gajinya.

"Belum tahu formasinya, karena belum dapat Juknisnya. Kita masih menunggu itu. Karena masalah keuangan untuk perekrutan PPPK dibebankan ke provinsi sehingga belum rampung, karena pembahasan keuangan belum putus," ujarnya.

Ikhwan menyampaikan, pada pertemuan di Batam tersebut juga dibahas mengenai seleksi yang sama antara PPPK dengan sistem seleksi CPNS. Yakni dengan menggunakan sistem Computer Asisted Tes (CAT).

"Ujiannya hampir sama dengan CPNS, pakai CAT, SKD, SKB, soalnya juga dari pemerintah pusat," bebernya.

Selain sistemnya yang menggunakan CAT, untuk penerimaan PPPK tahun ini khusus untuk tiga formasi. Yakni formasi tenaga kesehatan, pendidikan dan penyuluh pertanian. Sejauh ini pihaknya juga belum bisa melakukan tindaklanjut apapun didaerah terkait penerimaan dari PPPK. Sebab pihaknya masih menunggu arahan dari pusat.

"Kalau menurut aturan kan memang akhir Februari paling lambat harus sudah dibuka seleksinya," cetusnya.

Meski begitu, Ikhwan mengatakan formasi yang diterima yakni bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian. Tapi kita belum dapat formasinya, nanti kita susun takutnya tak sesuai dengan kouta yang ada.

Ditanya berapa kebutuhan Pemprov Riau untuk mengisi tiga bidang tersebut, Ikhwan mengaku belum meminta data OPD terkait.

"Kita belum surati OPD, makanya mereka belum ada menyerahkan berapa kebutuhan mereka untuk pengisian PPPK ini.

Memang sejauh ini kita perlu melakukan pengisian untuk tiga bidang itu. Apalagi untuk kesehatan saat rekrutmen CPNS 2018 banyak yang tidak terisi.

"Yang jelas nanti usulan kita sesuai kebutuhan. Tapi untuk sekarang memang belum kita petakan, ini karena untuk formasinya kita belum tahu berapa," tukasnya.