PEKANBARU (CAKAPLAH) - Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Riau (Hipemari) di Jakarta terpaksa harus menyewa gedung Anjungan Bali di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk menggelar acara Hipemari Discussion Forum dengan tema kedaulatan energi, pasca kembalinya Blok Rokan ke pelukan Pertamina.

Menyewa Anjungan Bali dilakukan pengurus Hipemari Jakarta karena tingginya biaya sewa Anjungan Riau di TMII Jakarta. Bahkan selisih harganya mencapai 100 persen.

Sebagai perbandingan, biaya sewa Anjungan Riau sesuai Peraturan Daerah sebesar Rp3 juta. Sedangkan sewa Anjungan Bali hanya separuhnya atau hanya Rp1,5 juta.

Ketua Hipemari di Jakarta, Riski kepada CAKAPLAH.com menceritakan kronologis kenapa pihak mahasiswa Riau di Jakarta sengaja menyewa anjungan milik Provinsi Bali.

"Kita sudah mengurus sewa anjungan ke Badan Penghubung di Jakarta, tapi mereka tetap bersikukuh dengan peraturan daerah (Perda) Provinsi Riau. Jadi walaupun kita orang Riau harga sewa disamakan dengan orang umum," terangnya, Senin (4/2/2019).

Dia mengaku pihaknya sudah meminta solusi agar diberikan keringanan untuk sewa anjungan. Bahkan dia sudah mencoba menghubungi Sekda Riau dan ajudan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim namun sampai saat ini tidak ada solusi.

"Jadi saya cari anjungan lain (Bali) karena sewanya lebih murah Rp1,5 juta dan mudah urusannya," cetusnya.

Karena itu, pihaknya berharap Pemprov Riau bisa mengubah sistem dan memberikan perilaku lain berupa keringanan kepada mahasiswa yang merantau di Jakarta.

"Jangan semuanya dibisniskan, semua harus diuangkan. Kita buat forum diskusi ini akan mendiskusikan daerah sendiri, bukan daerah lain, mesti ini bisa menjadi pertimbangan penting daerah Riau," ungkapnya.

"Makanya saya menyewa anjungan Bali ini sekaligus ingin menyinggung mereka (Pemprov Riau), bisa ini bisa menjadi bahan evaluasi pak Syamsuar
Gubernur Riau terpilih) yang sebentar lagi dilantik," tegasnya.

Sementara itu, Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie saat dikonfirmasi perihal tersebut menyatakan permasalah ini masih bisa dibicarakan untuk dicarikan solusi.

"Saya pikir masih bisa dibicarakan lagi, mungkin ini salah komunikasi. Mungkin di satu sisi kita harus mengejar target pendapatan dan menjalankan aturan, namun di sisi lain tentu ini bisa diartikan solusi yang tidak melanggar aturan," katanya.

Oleh karena itu, Ahmad Syah mengaku telah menghubungi Badan Penguhubung Riau di Jakarta untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Tadi saya sudah minta Kepala Badan Penghubung untuk komunikasi dengan adik-adik kita mahasiswa. Memang seperti buah simalakama, di satu sisi harus jalankan aturan, tapi di sisi lain mereka juga perlu perhatian kita," tukasnya.