PEKANBARU (CAKAPLAH) - Belum adanya kesepakatan para guru bersertifikasi di Pekanbaru dengan Pemko Pekanbaru terkait tuntutannya agar dilakukan revisi Perwako nomor 7 tahun 2019, membuat para guru akan kembali melakukan aksi unjukrasa besar-besaran. Para guru akan menggelar demo terkait penghapusan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang dihapuskan oleh Pemko Pekanbaru.

Koordinator Guru Sertifikasi Zulfikar, mengatakan jika aksi yang akan dilakukan Rabu (20/3/2019), akan terus berlanjut sampai Pemko Pekanbaru merevisi Perwako yang sudah diterbitkan, khusus pada pasal 9 ayat 8, yang berbunyi TTP tidak diberikan kepada PNS yang memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat pengawas sekolah kepadanya diberikan tunjangan profesi.

“Tuntutan akan terus kami sampaikan baik melalui demo ataupun lainnya. Sampai Pemko Pekanbaru merevisi Perwako yang sudah mereka terbitkan,” katanya, Selasa (19/3/2019).

Zulfikar menambahkan, dalam aksi tersebut, dirinya bersama para guru sertifikasi Pemko Pekanbaru akan menggelar sholat dhuha bersama, mengaji, menyampaikan orasi dan ditutup dengan solat dzuhur bersama.

“Untuk itu, kami meminta Walikota bisa menemui kami, bukan pejabat yang lainnya. Karena sudah berapa kali kami turun, tak bisa bertemu dengan walikota. Kalau tak bisa juga, kami akan tetap menuntut agar Pemko memperhatikan guru,” ujarnya.

Menurutnya seperti yang diinginkan para guru, tidak ada alasan bagi Pemko Pekanbaru untuk tidak membayarkan tunjangan tersebut.

“Kalau karena kebijakan KPK, jelas tidak karena sudah ada klarifikasinya. Begitu juga dengan Permendikbud. Jadi apa dasar hukumnya, Bagian Hukum Pemko itu ngawur. Coba dudukkan kami dengan dia,” tegasnya.

Saat disinggung bukankah selama ini Pemko Pekanbaru sudah memberikan tanggapan terkait tuntutan yang disampaikan ribuan guru sertifikasi, Zulfikar, hanya menjawab singkat.

“Itu hanya disampaikan melalui media. Bukan bertemu langsung atau duduk bersama mencarikan solusi masalah,” pungkasnya.

Sebenarnya tuntutan para guru ini sudah berulang kali dijawab Walikota maupun Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru. Diberitakan CAKAPLAH.COM, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak akan merevisi Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 7 tahun 2019. Sebab Perwako tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Termasuk mengenai tunjangan daerah yang dituntut para guru SD dan SMP se-Pekanbaru. Apa yang tertera dalam Perwako tersebut sudah sesuai dengan turunan Permendikbud.

“Jadi di situ sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan tunjangan profesi maupun tunjangan tambahan penghasilan. Maka, disitu disebutkan PNS hanya boleh menerima salah satu, tidak boleh dibayarkan dua-duanya,” kata Firdaus, Senin (18/3/2019).

Firdaus menyebutkan, gejolak tidak dibayarkannya Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) juga pernah terjadi di Kabupaten Sijunjung.

“Di situ ditegaskan juga, kalau sudah terlanjur dibayarkan maka uang tersebut harus dikembalikan. Jika kepala daerah tetap membayarkan setelah keluarnya Permendikbud tersebut, maka kepala daerahnya pun bisa diberikan sanksi,” tegasnya.

Firdaus mengatakan, Perwako yang dibuatnya hanya mengikuti regulasi Permendikbud.

“Jadi tidak boleh guru yang sudah bersertifikasi menerima tunjangan double. Sangat berisiko. Untuk itu, saya tegaskan Perwako tersebut hanya menyampaikan dan menegaskan,” imbuhnya.

Untuk itu, Jika para guru tidak bisa mengerti apa yang telah Pemko Pekanbaru lakukan, sebagai Kepala Daerah tentunya tak bisa berbuat banyak.

“Kalau para guru tak mengerti juga, bagaimana cara saya menyampaikannya? Kita sudah jawab surat dari guru bahwa itu bukan kebijakan dari Pemko Pekanbaru karena yang melarang itu Kemendikbud,” tegasnya.

Karena itu, kata Firdaus, guru harus pilih salah satu. "Jadi kenapa harus Perwako yang dicabut? Kalau guru tetap ingin menyampaikan haknya, silahkan ke Kemendikbud,” cakapnya.

Dalam kesempatan itu Firdaus juga kembali menekankan agar para guru tidak kembali melakukan aksi dengan turun ke jalan. Karena itu nanti bisa merugikan masyarakat.

“Saya minta para guru bisa memberikan contoh yang baik. Mereka ini kan PNS, jadi saya minta berkomunikasi dengan Kepala Dinas atau Kepala Daerah melalui perwakilannya. Tidak perlu turun ke jalan lagi,” pungkasnya.