PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sebanyak 11 partai politik tidak memenuhi pencatatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Partai Politik yang dimaksudkan ini ada di tingkatan provinsi, kota maupun kabupaten se-Indonesia.

"Seluruh Indonesia terdapat 11 partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten kota," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari di KPU Jakarta, Kamis (21/3/2019).

"Berdasarkan ketentuan pasal 338 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang pemilu, ditentukan bahwa partai politik peserta pemilu akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan apabila tidak menyampaikan sampai batas waktu ditentukan, menyampaikan LADK," cakapnya lagi.

Sementara itu Komisioner KPU Riau Divisi Hukum, Firdaus mengatakan untuk di Provinsi Riau, dari 11 partai politik tersebut terdapat satu partai yang terpaksa dilakukan pembatalan sebagai peserta pemilu khusus di Kota Dumai.

"Khusus di Riau, Partai Perindo (dibatalkan sebagai peserta pemilu) karena tak menyerahkan laporan dana awal kampanye. Kebetulan mereka (Perindo) juga tidak ada Calegnya di Dumai," kata Firdaus, Jumat (22/3/2019).

Mantan Ketua KPU Kabupaten Kuansing ini menambahkan, bahwa Perindo Dumai sebenanrnya memiliki pengurus namun karena tak memiliki caleg dan otomatis tak melaporkan dana awal kampanye, jadi otomatis dibatalkan keikutsertaannya.

"kita sayangkan, tapi bagaimana lagi jika itu adanya," tukasnya.