PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wacana Gubernur Riau Syamsuar akan merampingkan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau, mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.

Belum lama ini Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Sumiyanti meminta penjelasan Gubernur Riau alasannya ingin merampingkan OPD.

Menanggapi pernyataan itu, Pengamat Politik Universitas Riau Saiman Pakpahan berharap agar anggota DPRD Riau harus berpikir bahwa upaya perampingan OPD yang akan dilakukan Gubernur Riau menjadi urusan rakyat, maka DPRD juga harus mendorong upaya perampingan tersebut.

"Jadi DPRD harus bersinergi dan mendukung untuk kepentingan rakyatnya. Jangan ada lagi menghadapkan pada persoalan kalau perampingan itu akan berproses lama, akan mengganggu struktur anggaran dan sebagainya," ujarnya.

Karena menurutnya upaya perampingan OPD itu merupakan suatu kebutuhan oleh pemerintahan yang baru dalam rangka efektif dan efesien pemerintah itu untuk bekerja.

"DPRD juga harus paham bahwa pemerintahan sekarang mampu membaca persoalan-persoalan yang ada. Karena itu pemerintah berusaha melakukan efektifitas dan efesiensi dengan peramping struktur OPD yang kaya fungsi," paparnya.

Karena, lanjut dia, bagaimana OPD yang kecil itu menjadi lokomotif bagi Gubernur Riau untuk menggerakkan gerbong pemerintahannya. Karena dengan struktur OPD yang kecil akan banyak anggaran yang bisa dihemat.

"Misalnya, biasanya anggaran yang harus digelontorkan untuk OPD yang semula ada bisa dialokasikan buat program pembangunan dan mengakomodir visi misi Gubernur Riau saat ini," katanya.

"Karena banyak program dan kegiatan dan visi misi Gubernur Riau harus masuk dalam perencanaan. Ketika masuk perencanaan tentu butuh pembiayaan. Dalam rangka itulah sebenarnya kenapa OPD harus  dirampingkan oleh pak Gubernur," sambungnya.

Sebab menurutnya OPD saat ini dinilai Gubernur Riau terlalu gemuk dan menghabiskan urusan-urusan rutin. "Berapa ratus miliar yang bisa kita hemat ketika OPD ini bisa dimasukan suatu lokomotif gerbong yang bisa ditarik oleh pemerintahan saat ini," cetusnya

Masih kata Saiman, hal berikutnya yang perlu dipahami bahwa pemerintah harus mengedepankan program-program pembangunan yang kemudian harus menyelamatkan orang dalam struktur baru itu.

"Kalau bicara pembangunan ke depan, maka perampingan sesuatu yang harus dilakukan atas analisa-analisa yang sudah dilakukan pak Gubernur," cakapnya.

"Jadi terhadap apa yang disampaikan DPRD, ada pejabat dan anggaran akan hilang dari OPD, itu konsekuensi daripada logika perampingan itu. Karena pak Gubernur ingin mengejar program pembangunan sesuai dengan visi misi Gubernur Riau, yang harus diakomodir untuk pembangunan sesuai keinginan rakyat," tambahnya.

Namun, sebut Saiman, poin penting dari perampingan yang perlu diketahui adalah tidak ada merubah atau menghilangkan urusan OPD yang akan dirampingkan itu.

"Urusan tak hilang, yang hilang hanya pejabat dan biaya rutin di OPD itu. Kan banyak biaya yang bisa kita ambil, misalnya biaya perjalanan dinas kepala OPD. Sedangkan urusannya tetap bisa di masukan ke OPD lain yang memiliki urusan sama. Misalnya Balitbang itu bisa masuk ke Bappeda, ini kan banyak anggaran yang bisa dihemat untuk kebutuhan rakyat. Jadi logika seperti itu, kenapa harus ada perampingan OPD," tukasnya.