(CAKAPLAH) - Mantan Ketum Presidium Nasional KAHMI Mahfud MD menyatakan kecurangan pemilu bukan hanya terjadi saat ini. Kecurangan juga terjadi pada banyak pemilu sebelumnya.

Ia mengatakan kecurangan tidak hanya dilakukan oleh satu kandidat saja. Kecurangan dilakukan oleh semua kandidat.

"Pemilu sekarang ini sama, banyak kecurangan. Cuma bedanya apa? Pemilu yang dulu zaman Pak Harto (Soeharto) kecurangannya sepihak, sekarang curang semua," ujar Mahfud dalam Rapimnas KAHMI di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).

Mahfud mencontohkan kecurangan yang dilakukan semua kandidat pernah terjadi pada Pilpres 2009. Saat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, ia menyebut MK pernah menyatakan bahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, dan Jusuf Kalla-Wiranto terbukti melakukan kecurangan pemilu.

Kecurangan yang dilakukan SBY-Boediono terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia berkata Partai Demokrat terbukti mengkondisikan perolehan suara di kurang lebih tiga TPS seminggu sebelum hari pencoblosan.

"PDIP juga curang di Manado. Jadi sama-sama curang. Golkar curang di Kudus. Semuanya curang," ujarnya.

Meski semua kubu melakukan kecurangan, Mahfud menilai kemenangan SBY-Boediono tidak bisa dibatalkan. Terlebih, ia berkata kecurangan itu tidak signifikan.

"Jadi apa kesimpulannya kalau sekarang ada kecurangan, itu bukan dari bawah ke atas, tapi merata, horizontal curangnya," ujar Mahfud.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal gugatan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2014 yang dilayangkan kubu Prabowo-Hatta Rajasa terhadap Joko Widodo-JK. Ia menilai MK tidak bisa membatalkan kemenangan Jokowi-JK meski Prabowo-Hatta dapat membuktikannya.

Mahfud berkata Prabowo-Hatta kala itu bisa membuktikan dengan telak terjadi kecurangan di satu kabupaten di Papua dengan jumlah pemilih sekitar 114 ribu. Di kabupaten itu, kata dia, 100 persen mendukung Jokowi-JK.

"Dan Pak Prabowo juga curang di Bangkalan, sama dapat kosong. Kan sama-sama curang. Tinggal adu-adu curang aja pemilu sekarang karena curangnya dari bawah," ujarnya.

"Kalau zaman Pak Harto dulu dari atas. Setahun sebelumnya sudah diketahui Golkar dapet sekian, PDIP dapat sekian, PPP sekian, sudah dibagi. Kalau sekarang tidak bisa, adu kuat, adu curang di bawah itu," ujar Mahfud menambahkan.

Mahfud menilai pemilu saat ini dari segi tertentu jauh lebih baik jika di bandingkan dengan pemilu zaman Orde Baru. Ia mengatakan hasil pemilu pada zaman Orba dikendalikan karena penyelenggara pemilu berasal dari unsur pemerintah.

Sementara saat ini, ia mengatakan KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu dibentuk oleh partai politik.

"Sehingga saya tidak percaya misalnya KPU (saat ini) itu menjadi kaki tangan pemerintah itu pasti curang, tidak," ujar Mahfud.

Mahfud lantas menceritakan pengalamannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Ia berkata pernah mengadili sejumlah sengeketa pemilu, yakni Pilpres 2009 dan sejumlah Pilkada.

"Itu memang KPU-nya independen, tidak bisa dikendalikan pemerintah. Kalau sekarang ada pelanggaran dilakukan KPU, ya yang melanggar partai-partai itu, bukan pemerintah," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Mahfud meminta semua pihak tidak membuat tudingan yang tidak tepat kepada KPU, misalnya menuduh terjadi kecurangan saat rekapitulasi. Ia berkata sulit terjadi kecurangan rekapitulasi karena dilakukan secara manual dan diawasi oleh parpol hingga pengawas eksternal.