PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kelompok guru sertifikasi SD dan SMP di Pekanbaru kembali melakukan aksi untuk menuntut TPP yang tahun ini akan dihapus. Kali ini ratusan guru demo di Gedung DPRD Pekanbaru untuk bertemu dengan Ketua DPRD, Sahril.

"Kita ingin bertemu dengan Walikota, namun tidak bisa terlaksana. Makanya kita ingin melalaui DPRD untuk bertemu Walikota," ujar Koordinator Aksi, Zulfikar Rahman pada Senin (8/4/2019).

Zulfikar mengaku bahwa hingga saat ini belum ada keputusan dari Walikota terhadap tuntutan guru yang meminta Perwako nomor 7 Tahun 2019 direvisi.

Sebelumnya perwakilan guru sertifikasi ini ikut bersama Pemko dan PGRI ke beberapa kementerian dan lembaga di Jakarta untuk mengkonsultasikan masalah TPP. "Kita belum dapat informasi dari pusat karena komunikasinya dengan Pemko. Apakah didiamkan saja kita tidak tahu," kata Zulfikar.

Namun penjelasan dari Kemendikbud sudah diterima oleh PGRI maupun perwakilan guru. "Hasilnya mengatakan bahwa TPP itu tidak diatur oleh Pusat. Yang diatur Pusat hanya tunjangan profesi dan tunjangan tambahan penghasilan untuk guru yang belum sertifikasi," jelas Zulfikar.

"Aturannya sudah terang benderang. TPP itu diatur Walikota sesuai dengan keuangan daerah. Hingga saat ini Walikota masih bertahan dengan tidak merevisi Perwako itu. Keyakinan Wako yang demikian itu salah kaprah," pungkas Zulfikar.