BANGKINANG (CAKAPLAH) - Hampir sepekan menjelang hari H pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar menggelar kegiatan simulasi pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara. Kegiatan ini digelar di halaman kantor KPU Kampar di Jalan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Selasa (9/4/2019).

Kegiatan dibuka Komisioner KPU Kabupaten Kampar Sardalis dan dihadiri komisioner KPU Kampar lainnya Said Andi Putra dan Maria Maribeni, Komisioner Bawaslu Kampar Marhaliman dan Edwar, Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira, Dandim 0313/KPR yang diwakili Kasdim H Koto, Kajari Kampar yang diwakili Eka Mulia, pejabat dari Kesbangpol Kampar, Satpol PP Kampar, Disdukcapil Kampar, panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan undangan lainnya.

Dari pantauan CAKAPLAH.COM, halaman kantor KPU Kampar disulap menjadi sebuah TPS. Di sini lengkap dengan petugas KPPS, Linmas maupun pemilih.

Suasana seperti saat hari H pemungutan suara dan Penghitungan Perolehan Suara memang betul-betul terasa. Satu persatu pemilih menggunakan hak pilihnya yang diawali mendaftar di meja KPPS, menerima lima kertas surat suara untuk dicoblos baik untuk Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Kemudian mereka melakukan pencoblosan, memasukkan kertas surat suara ke dalam kotak, mencelupkan jarinya ke tinta dan keluar dari area TPS.

Ketua KPU Kampar Sardalis dalam sesi wawancara dengan wartawan usai membuka kegiatan ini mengatakan, yang perlu diketahui masyarakat bahwa negara memberikan hak konstitusional kepada warganya untuk memberikan hak suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mendatang. Untuk itu kepada yang sudah terdaftar sebagai pemilih ataupun yang memiliki KTP maupun surat keterangan (suket) agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada tanggal tersebut.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DDPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 ini KPU Kampar berupaya meningkatkan persentase pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Bagi pemilih yang dianggap kurang cerdas dan disabilitas tak perlu khawatir sebab KPU akan menyediakan surat pendamping pemilih bagi mereka tak dianggap mampu. Begitu juga bagi masyarakat yang tidak bisa tulis baca, KPU juga menyediakan alat coblos. Namun sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Pasal 25 dan 266, alat bantu ini hanya untuk Pilpres dan DPD, bagi Pileg tidak disediakan.

Adapun target partisipasi pemilih secara nasional sebanyak 77,7 persen. KPU Kampar menargetkan diatas angka tersebut. Untuk diketahui, Pemilu
tahun 2004 partisipasi pemilih di Kampar Sebanyak 74,25 persen. Kemudian pada Pemilu 2014 menurun menjadi 71,68 persen dari target nasional 75 persen.

Sementara itu dalam sambutannya Sardalis mengatakan, untuk mewujudkan Pemilu yang sukses, jujur dan adil tidaklah sulit selagi penyelenggara dan semua pihak yang terlibat memahami aturan dan melaksanakan segala kegiatan sesuai aturan.

Ia mengungkapkan, luas wilayah Kabupaten Kampar 27 ribu kilometer persegi dengan jumlah TPS sebanyak 2.229.

Di Kampar terdapat 17 desa sulit dan 11 desa sangat sulit. Salah satu tantangan paling berat bagi KPU maupun Bawaslu adalah pendistribusian logistik baik saat turun maupun saat naik.

Sebanyak 20 desa sulit dan sangat sulit terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dimana 9 desa melewat air atau sungai. Enam desa di jalur tengah lewat air dan 5 desa jalur darat.

"Jalur darat lancar kalau kemaraunya berlangsung lima hari. Jalur sangat sulit lewat air sangat membutuhkan iklim. Kalau kemarau kondisi sungai airnya deras, batunya kelihatan dan dangkal. Saat hujan sungai besar, batu tak nampak," terang Sardalis yang juga bertugas sebagai Divisi Hukum KPU Kampar ini.

Pada kesempatan ini Sardalis atas nama KPU Kampar dan jajaran minta Bawaslu dan jajaran mengawasi pekerjaan KPU, memberikan saran demi tegaknya aturan Pemilu. "Bawaslu jangan tinggalkan kami walau satu detik," ucap Sardalis.

Ia minta PPK, PPS maupun KPPS tidak alergi diawasi Bawaslu maupun Panwascam dan PPL. Dikatakan, KPU juga sangat mengharapkan keterlibatan media dan masyarakat mengawasi penyelenggara.

Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira mengharapkan agar Kabupaten Kampar harus bisa menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaan Pemilu. Dia berharap kejadian pada Pilkada Kabupaten Kampar tahun 2017 dan Pilkada Riau tahun 2018 tak terulang kembali dimana penyelenggara Pemilu ada yang harus berurusan dengan hukum. "Pemilu ini ada sanksi pidananya, itu yang harus dijaga," ucap Kapolres.

Ia minta seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban yang sejauh ini Kabupaten Kampar situasinya kondusif.