PEKANBARU (CAKAPLAH) - Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Izin Membuka Tanah (IMT) optimis merampungkan pembahasan sebelum masa jabatan dewan berakhir pada September 2019 mendatang.

"Memang proses pembahasan Ranperda ini masih cukup panjang, kita harus minta masukan dari berbagai pihak, termasuk dari tim ahli. Namun yang pasti sebelum masa jabatan kita berakhir pada September ini Ranperda sudah rampung," ujar Ketua Pansus IMT, Ferry Sandra Pardede, Rabu (10/4/2019).

Menurut politisi Hanura ini, Ranperda ini merupakan izin yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat atau orang pribadi dalam rangka kegiatan membuka dan atau mengambil manfaat tanah dan mempergunakan/menggarap tanah Negara yang belum terdaftar dan atau dilekati hak atas tanah dan atau bersertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sekarang inikan banyak tanah atau lahan yang dimiliki oleh warga tetapi belum bisa menerbitkan surat tanah karena terbentur masalah di lapangan. Makanya dengan adanya Ranperda ini masyarakat kita dorong untuk memiliki surat legal dari pemerintah, tentunya dengan regulasi dan aturan hukum yang ada," cakapnya.

Untuk itu, dengan adanya Ranperda ini kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi jauh lebih meningkat dan layanan kepada masyarakat makin dipermudah.  

"Target dari Ranperda ini yang jelas adalah adanya kepastian hukum. Masyarakat dipermudah dalam kepengurusan izin lahan. Disamping itu juga, dengan terbitnya regulasi soal izin membuka tanah ini pemerintah daerah mendapat pemasukan dari retribusi pemberian izin, berapa yang harus dibayar oleh masyarakat dan yang masuk ke kas daerah, yang pastinya layanan harus satu pintu, tertib, biaya terukur agar tidak membebankan masyarakat," cakapnya.