PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau, H Arsyajuliandi Rachman tidak mempermasalahkan kalau kepala desa inginkan penyaluran bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Riau ditransfer secara langsung ke rekening desa. Saat ini katanya, Bankeu Provinsi langsung ditransfer ke rekening Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pemkab inilah yang menyalurkannya ke masing-masing desa.

"Bagi provinsi tidak ada masalah sistem penyalurannya seperti apa. Kalau memang nanti hasil rapat kepala daerah memutuskan ‎bankeu disalurkan langsung ke desa, ya tidak ada masalah," tegas Gubri kepada wartawan, Rabu (12/4/2017) saat dikonfirmasi terkait penyetaaan kepala desa yang mengakui tidak dapat bankeu dari Pemprov Riau.

Namun Gubri menyayangkan, banyak kepala desa yang tidak mengetahui Bankeu disalurkan oleh Pemprov Riau. Padahal selama pada tahun 2016-2017 ada miliar rupiah Bankeu yang disalurkan Pemprov Riau untuk desa.

"Memang tahun 2015 lalu ada menyalurkan bantuan desa masing-masing Rp500 juta. ‎Sedangkan pada tahun 2016-2017, Pemprov Riau menyalurkan bankeu ke kabupaten/kota. Namun dengan cara bankeu pembagiannya tidak rata, dan masyarakat banyak tak mengetahui," paparnya.

Karena itu, Gubri berharap melalui raker dengan kepala desa nanti ada sesuatu yang diusulkan mengenai penyaluran bantuan provinsi ke desa, apakah mekanismenya langsung ke desa. Sehingga nanti TAPD bisa membawa ke DPRD buntuk dibahas.

"Bagi Provinsi tidak ada masalah. Karena anggaran Provinsi memang disalurkan untuk kabupaten/kota. Selain bankeu, ada juga anggaran di dinas dan badan yang dialokasikan untuk daerah," cetusnya.

Meski demikian, Gubri tidak menyalahkan kepala desa yang mempertanyakan bantuan dana dari Provinsi Riau. Karena memang kepala desa memiliki strategi pembangunan masing-masing untuk desanya, tentu semuanya butuh anggaran.

Gubri menyampaikan, tahun 2017 bantuan keuangan Provinsi Riau diperuntukan Kabupaten Kampar sebesar Rp15,4 miliar, Siak Rp47 miliar, Pelalawan Rp24 miliar, Rohil Rp81 miliar, Kuansing Rp40 miliar, Inhu Rp29 miliar, Bengkalis Rp45 miliar.

Membuka Isolasi Jadi Prioritas Pemprov Riau

Salah satu prioritas pembangunan yang digesa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau adalah membuka isolasi baik antar kabupaten/kota dengan kabupaten/kota yang lain maupun antar Provinsi Riau dengan provinsi tetangga.

"Membuka isolasi menjadi salah satu fokus kita. Sudah banyak isolasi yang kita buka. Misalnya baru-baru ini kita bangun jembatan dan jalan di Rokan IV Koto, Rohul yang bisa menghubungkan dengan Kabupaten Pasaman, Sumbar. Ini sangat membantu masyarakat. Sekarang kalau mau ke Pekanbaru tidak perlu lagi memutar lewat Bukit Tinggi tapi bisa langsung via Rohul. Ini bisa menghemat waktu 4 sampai 5 jam," ulas Andi Rachman.

Dalam tahun ini, tambah Gubri, Pemprov Riau juga akan membuka isolasi antara Pulau Kijang di Inhil dengan Provinsi Jambi. Begitu juga dari Bagan Siapiapi, Rohil melalui Padamaran 1 dan 2 menuju perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

"Kalau isolasi ini kita buka, ekonomi masyarakat akan berkembang, termasuk masyarakat kita yang ada di perbatasan," ulas pria yang akrab disapa Andi Rachman itu.

Isolasi antar kabupaten/kota juga segera dibuka. Misalnya membuka isolasi di daerah Inhu Selatan dan juga beberapa kawasan di Kuansing.

"Insyaallah secara bertahap isolasi ini kita buka dengan membangun jalan dan jembatan. Jadi tidak ada lagi daerah di Riau yang disebut terisolir. Semua harus terhubung dengan daerah yang lain agar ekonomi bisa tumbuh dengan baik," tegas Gubri Andi optimis.

Selain membuka isolasi, Pemprov Riau juga fokus membangun puskesmas-puskesmas di berbagai kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Masalah pendidikan juga tidak kalah penting. Apalagi 20 persen lebih APBD Provinsi Riau dialokasikan untuk sektor ini. "SMA dan SMK pengelolaannya sekarang juga di bawah Pemprov. Jadi ini juga jadi fokus kita. Memang sedikit ada masalah karena sudah 16 tahun Pemprov tidak mengurus SMA dan SMK ini. Tapi insyaallah semua ada solusinya," kata Gubri.

Gubri mengakui bahwa anggaran provinsi mengalami penurunan. Ini karena harga migas dan sektor perkebunan seperti sawit dan karet yang selama ini jadi andalan Riau terus merosot. Sementara harga migas dan sektor perkebunan sangat ditentukan oleh harga pasar dunia.

"Itu sebabnya Pemprov Riau terus berusaha keras mencari sektor-sektor baru yang bisa menjadi andalan kita ke depan. Misalnya, sekarang kita mengangkat sektor pariwisata berbasis budaya termasuk sektor perikanan laut," ulas Gubri.

Namun intinya, Gubri memastikan bahwa APBD Riau memang dialokasikan untuk pembangunan kabupaten/kota di Riau. Hadir sebagai pembicara antara lain pakar otda yang juga mantan Plt Gubri H Johermansyah Djohan dan pejabat dari Kemendagri.