Taufik Arrakhman
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemanggilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau oleh tim transisi Gubernur Riau, terus mendapat sorotan dari banyak pihak.
Tim transisi beralasan pemanggilan pejabat OPD terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024 yang merupakan penjabaran visi misi dan program prioritas Gubernur Riau. Akan tetapi hal itu dianggap tidak tepat oleh banyak kalangan mengingat bukan kewenangan Tim Transisi.
"Itu merupakan kewenangan BKD melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), bukan Tim Transisi. Kalau ada hal-hal di luar itu, itu sudah tidak patut dan kita pikir itu sudah melanggar etikanya secara kepegawaian," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrakhman, Selasa (30/4/2019).
"Apalagi kita tidak mengenal yang namanya tim transisi di struktur daerah, tapi sekarang muncul itu. Jadi kita pertanyakan juga kapasitasnya apa," cakap politisi Partai Gerindra.
Untuk itu, ia meminta Pemprov Riau dibawah kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution untuk mempergunakan semua organ resmi yang ada di Pemprov Riau sehingga didapatkan struktur yang baik, dapat dipercaya dan punya legitimasi.
"Jangan nanti setelah (Kepala OPD) terpilih, ada proses yang salah, orang nanti juga akan menyalahkan juga. Sehingga tidak legitimate," tukas Taufik.
Seperti yang diberitakan CAKAPLAH.com sebelumnya, diam-diam tim transisi Gubernur Riau, mulai memanggil satu persatu kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Hal ini diungkapkan oleh salah seorang kepala OPD Pemprov Riau kepada CAKAPLAH.COM. Pejabat tersebut meminta namanya tidak disebut itu. Ia mengatakan, dirinya telah dipanggil oleh tim transisi Gubernur Riau. Ia diwawancarai terkait dengan program kerja yang telah dijalankan dan rencana kerja ke depan yang akan dijalankan.
“Saya ada dipanggil, menjelaskan program kerja dan program yang akan dijalankan disesuaikan dengan visi misi Gubernur Riau. Tidak ada yang lain hanya menjelaskan program saja, kalau itu termasuk assessment saya tidak tahu. Tak mungkinlah itu assessment,” tuturnya.
Namun salah seorang Tim transisi Gubernur Riau, Yan Prana Jaya membantah pertemuannya dengan kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau di kantor Bappeda soal assessment pejabat.
Yan Prana mengatakan pertemuan itu terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024 yang merupakan penjabaran visi misi dan program prioritas Gubernur Riau.
"Saya sampai saat ini tidak pernah memanggil kepala OPD, apalagi berkaitan soal assessment. Pertemuan saya dengan kepala OPD itu karena saya diundang Bappeda Riau untuk memberikan masukan kepada OPD terkait visi misi gubernur," ungkap Yan Prana sambil menunjukan bukti surat undangan Bappeda Riau, Ahad (28/4/2019).
Bahkan undangan yang disampaikan Bappeda Riau atas nama pribadi sebagai tim transisi, bukan salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Siak.
"Kan diundang itu disebutkan nama saya pribadi. Tak ada menyebutkan lembaga saya, apalagi dari salah satu pejabat Pemkab Siak," ujarnya.
Lebih lanjut Yan menyampaikan, Bappeda Riau mengundang dirinya karena dirinya terlibat langsung penyusunan visi misi Gubernur Riau.
"Kan tidak ada yang salah dalam undangan itu saya hadir memberikan pandangan dan masukan terhadap visi misi Gubernur Riau kepada OPD. Begini loh maunya Gubernur Riau, karena saya termasuk salah satunya yang ikut menyusun," paparnya.
Karena diminta untuk memberi masukan soal visi misi Gubernur, lanjut Yan Prana, tentu dirinya terlebih mempertanyakan program kerja ke depan OPD sesuai visi misi Gubernur Riau.
"Sebelum saya memberi masukan soal visi misi Gubernur, tentu saya pertanyakan dulu program OPD ke depan apa, agar kami enak memberi masukan dan saran sesuai dengan apa yang diharapkan pak Gubernur Riau yang tertuang di RPJMD, visi misi dan program prioritas," terangnya.
Dengan begitu, sebut Yan Prana, maka program kerja yang akan dilakukan OPD Pemprov Riau sesuai dengan rencana target RPJMD, visi misi dan program prioritas.
Untuk itu, Yan Prana kembali menegaskan pertemuannya dengan kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses assessment pejabat eselon II.
"Itu (assesment) konteksnya berbeda. Itu dilakukan oleh tim panitia seleksi (pansel) assessment. Bahkan sekarang tim itu belum dibentuk, jadi tidak ada hubungan saya dengan assessment pejabat," tegasnya.
Yan Prana menduga isu soal pertemuan yang dengan OPD dikaitkan dengan asessment karena adanya ketakutan OPD yang tidak bisa menjelaskan program kerjanya sesuai dengan visi misi Gubernur Riau.
"Jadi jangan dikaitkan pertemuan itu soal assessment. Jangan karena tak bisa menjawab soal program kerja sesuai visi misi Gubernur lalu dibawa nama saya ke asessment," pungkasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |
01
02
03
04
05
Indeks Berita