PEKANBARU (CAKAPLAH) - Untuk melaksanakan Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP) pada program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019 di Provinsi Riau, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau menggandeng Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
"Kerjasama dengan STIKes ini adalah untuk pertamakalinya kita buat. Sebelumnya kami bekerjasama dengan Universitas Riau," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Agus Putro Prokalamasi, usai membuka Tehnical Asistance (TA) Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) KKBPK, Tahun 2019 bagi enumerator Provinsi Riau, Senin (13/5/2019) di The Zuri.
Agus menjelaskan sebelum diturunkan di lapangan, tenaga-tenaga ini terlebih dahulu diberi pelatihan selama 10 hari melalui TA ini. Menurutnya, usai dilatih tenaga-tenaga tersebut, akan digunakan selama tiga bulan untuk melakukan Survei Kinerja Akuntabilitas Program pada program KKBPK di seluruh wilayah Riau.
"Mereka ini akan diterjunkan di 47 kluster yang ada di kabupaten/kota se Riau. Para enumerator atau petugas pengumpul data sebanyak 20 orang ini bekerja dibawah naungan dan fasilitasi para supervisor, dan supervisor ini akan diisi dari BKKBN dan STIKes," ungkapnya.
Sementara itu, Sri Wardani Se M.kes selaku Kepala P3M mengaku bangga dengan kerjasama itu, karena STIKes Hang Tuah Pekanbaru dilibatkan dalam surve tingkat nasional.
Pihaknya juga berjanji memanfaatkan kepercayaan BKKBN dengan sebaik-baiknya, dan hasilnya akan disampaikan seobjektif mungkin maka diturunkan enumerator yang tidak berbohong.
"Kalau akademisi itu satu prinsipnya, yaitu salah boleh, tapi tidak boleh berbohong, karena kalau hasil penelitiannya berbohong, maka dampaknya sangat fatal," Cakapnya.
Karena, menurut dia, data SKAP itu, nantinya akan BKKBN gunakan untuk membuat suatu kebijakan, makanya bila ada kebohongan data, hasil kebijakannyapun akan menjadi rusak.
Ia menambahkan, dari hari survei itu, akan digunakan untuk mengevaluasi hasil kerja para aparat BKKBN di lapangan.
"Dari hasil evaluasi itu, kemudian BKKBN akan mempelajari mana yang perlu dibenahi, dan mana yang harus terus ditingkatkan. Lalu mencari solusi bila adanya penemuan kekurangan-kekurangan agar dimasa yang akan datang bisa semakin baik," pungkasnya.
Penulis | : | Unik Susanti |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |