(CAKAPLAH) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyebut kepala daerah yang memimpin ibu kota baru nanti akan langsung ditunjuk oleh presiden atau tidak dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Nanti tidak ada Pilkada di ibu kota baru, beda dengan Jakarta. Tapi nanti ada kepala daerah yang ditunjuk presiden, mungkin bukan gubernur," ujar Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy S. Prawiradinata di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Menurut Rudy, kepala daerah yang nanti ditunjuk untuk memimpin pengelolaan ibu kota baru akan memiliki status jabatan yang berbeda dengan kepala daerah di provinsi, kabupaten, dan kota lain. Namun, ia belum bisa memastikan seperti apa perbedaan jabatan itu.

Ia menjelaskan Bappenas melihat ibu kota baru perlu seorang kepala badan otorita yang memimpin proses pembangunan dan pemindahan ibu kota. Usulan badan otorita itu sudah sempat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski, belum ada keputusan apakah kepala negara menerima usulan pembentukan badan otorita. Namun, bila presiden setuju, maka kepala badan tersebut memiliki hak dan wewenang yang tak kalah dengan kepala daerah pada umumnya, khususnya di tengah proses pembangunan dan pemindahan ibu kota baru.

"Tapi ini masih dirancang, apakah nanti akan dibentuk kepala daerah khusus atau ada kepala badan khusus seperti di Batam, belum tahu. Nanti kami dalami dulu bentuk lembaga dan regulasinya," terangnya.

Sementara, menurut Bappenas, badan otorita khusus diperlukan untuk mengelola dana investasi pembangunan ibu kota baru serta melakukan kerja sama dengan BUMN dan swasta. Kemudian, badan itu juga akan mengelola aset investasi di kawasan ibu kota dan menyewakan aset pemerintah di Jakarta ke instansi lain maupun pihak ketiga.

Selanjutnya, badan tersebut juga akan mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pembangunan ibu kota baru. Tak sampai di situ, badan otorita juga akan menyusun struktur dan pola ruang kota.

Lalu, membangun infrastruktur dan gedung pemerintah, lembaga negara, perumahan pegawai, area komersial, dan fasilitas publik. Tak ketinggalan, juga mengendalikan proses pembangunan sarana dan prasarana perkotaan serta mengelola dan memelihara gedung dan fasilitas publik.