Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu, Musri.
|
ROHUL (CAKAPLAH) - Politik identitas yang kental terasa pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu diperkirakan bakal terjadi juga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rokan Hulu (Rohul) 2020. Belum lagi masuk tahapan Pilkada, indikasi tersebut sudah terasa dari riuhnya percakapan dan ekspresi di media sosial, terkait calon kriteria kepala daerah.
Indikasi penggunaan politik identitas pada Pilkada Rohul ini juga tak dibantah Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Rokan Hulu, Musri. Ia berharap masyarakat Rohul hendaknya dewasa dalam menyikapi isu-isu politik identitas dan tetap mengedepan persatuan dan Kesatuan.
“Kita mengimbau masyarakat Rohul agar tidak larut dalam suasana Pemilu 2019, dimana politik identitas itu sangat kental terasa. Kita harus bijak dan dewasa dalam berpolitik," cakap Musri, Ahad (26/5/2019).
Menurut Musri, mengembangkan isu-isu politik identitas di media sosial merupakan tindakan tidak bijak dan cenderung menimbulkan perpecahan antar sesama anak bangsa di Negeri Seribu Suluk. Sebab, kabupaten Rokan Hulu adalah daerah yang plural, dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa, ras dan agama.
“Jika politik identitas terus disuarakan, tentunya dikawatirkan polarisasi seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 juga akan terjadi di Rokan Hulu. Ini tidak kita inginkan, karena akan mengancam kerukunan dan ikatan sosial yang sudah terjalin baik selama ini di Rokan Hulu,” pesannya.
Hal senada juga diungkapkan politisi partai Gerindra Rohul, Novliwanda Ade Putra ST. Pria yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Rohul itu menilai politik idintitas dapat merusak kebhinekaan dan merugikan masyarakat.
Semua lini, mulai dari insan pers, LSM dan lembaga lainnya, diharapkan dapat bergandeng tangan mencegah berkembangya isu-isu politik identitas ini di Rohul, dengan cara mensosialisasikan dampak yang di timbulkan dari penggunaan politik identitas tersebut.
“Sebagai anak daerah Rohul, kita harusnya mengedepankan visi misi program dan kinerja dari calon kepala Daerah. Asalkan mereka orang Indonesia, menurut saya sah-sah saja menjabati jabatan politik. Kita harus melihat konteksnya dari sisi progam, tidak dari dia bersuku apa dan budaya apa, tapi lebih melihat visi dia ingin Rokan Hulu itu seperti apa ke depan,” pungkasnya
“Walaupun akhir-akhir ini berkembang, saya berharap kita di Rohul jangan ikut-ikutan seperti itu. Dalam perpolitikan kedepan, janganlah kita mengkronfrontir perbedaan suku ras dan sebagainya," cakapnya. (Advertorial)
Penulis | : | Ari/Advertorial |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintahan, Politik |