PEKANBARU (CAKAPLAH) - Persoalan abrasi di Pulau Rupat, Bengkalis dan Rangsang, Provinsi Riau menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Pasalnya patok batas negara Indonesia dengan negara tetangga bergeser karena abrasi.

"Jadi masalah abrasi ini sudah menjadi perhatian pusat," kata Wakil Gubernur (Wagub) Riau, Edy Natar Nasution kepada CAKAPLAH.COM, Selasa (25/6/2019) saat memaparkan hasil pertemuan Pemprov Riau dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini.

Karena itu, Wagub Edy Natar berharap apa yang menjadi keinginan Provinsi Riau untuk penanganan abrasi di tiga pulau tersebut dengan pusat bisa sinergi.

"Saya kan sudah turun ke pulau Rangsang. Kalau persoalan abrasi ini tak ditangani dari sekarang, nanti rumah warga yang ada di sana bisa hanyut kena ombak. Karena pulau di sana kontur tanahnya gambut, sehingga kalau ombak sedikit besar saja terjadi abrasi," ujarnya.

Atas kondisi itu, lanjut Edy, Menko Kemaritiman meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang hadir dalam rapat itu untuk turun ke lapangan melakukan kajian.

"Petunjuk dari pak Menko Kemaritiman, beliau minta BPPT melakukan studi di tiga pulau itu dalam dua sampai tiga minggu ke depan. Kemudian hasil studi itu diharapkan memberi masukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kemudian hasil dari studi BPPT itu akan dipaparkan kembali di hadapan Menko Kemaritiman," bebernya.

Terkait masalah patok batas negara yang bergeser, lanjut Edy Natar, berdasarkan penjelasan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, bergesernya patok batas negara di Selat Malaka itu tidak mempengaruhi posisi kedudukan pulau Bengkalis, Rupat, dan Ransang.

"Kemarin pemahaman sebagian orang, seakan-akan bergesernya patok akan berpengaruh terhadap batas negara. Apalagi di tiga pulau kita terjadi abrasi, sementara negara tetangga melakukan reklamasi. Ternyata tidak, karena batas itu sudah tercatat walau patok bergeser," paparnya.

Dari rapat itu, tambah dia, pemasangan patok dilakukan di lokasi abrasi yang ada saat ini. Karena itu tidak mempengaruhi batas negara.

"Tapi itu belum keputusan itu belum final. Tunggu hasil studi BPPT. Kalau pemasangan patok dilakukan di lokasi abrasi pertama terjadi, itu biayanya sangat besar," tukasnya.