SIAK (CAKAPLAH) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak mementahkan pledoi Penasehat Hukum (PH) terdakwa Eks Kadishutbun Siak Teten Effendi dan Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) Suratno Konadi, Yusril Sabri dkk, pada pembacaan replik, Selasa (9/7/2019) di Pengadilan Negeri (PN) Siak.

JPU bahkan menyebut PH kedua terdakwa gagal paham soal pengertian pemalsuan surat.

Sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan SK Menhut nomor 17/Kpts.II/2019 tentang Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) tersebut dibuka hakim ketua Roza Elafrina yang didampingi Hakim Anggota Fajar Riscawati dan Selo Tantular. Sedangkan dari JPU dihadiri oleh Endah Purwaningsih, Indriyani dan Nelly Kristina. Kedua terdakwa hadir yang didampingi tim PH-nya.

Replik yang dibacakan JPU Kejari Siak secara bergantian itu membuat tim PH terdakwa menyimak dengan seksama. Tampak sesekali tim PH terdakwa mengangguk-angguk, menggeleng dan sesekali terlihat mereka berdiskusi kecil.

Meski tim JPU membacakan repliknya dengan artikulasi datar, namun isinya dapat mementahkan isi pledoi PH terdakwa, yang dibacakan pada sidang sebelumnya.

Dalam repliknya, JPU memaparkan alasan kenapa pledoi PH terdakwa harus ditolak dan diabaikan. Awalnya menyangkut keberatan ahli Dr Mirza yang dihadirkan JPU sebagai ASN yang tidak mendapat izin dari atasan pada waktu menjadi ahli di PN Siak. Disebutkan JPU, ahli ini sejak semula dari penyidik pun telah mendapat izin resmi dari tempatnya bertugas.

"Selain sebagai ASN yang bersangkutan juga mengajar di UMSU Medan. Esensinya yang penting sebagai ahli adalah mempunyai kompetensi sesuai keahlian, sesuai KUHAP yang dapat membantu hakim nantinya untuk membuat terang suatu perkara pidana," kata Endah Purwaningsih pada pembacaan repliknya.

Berkenaan dengan pendapat PH yang menyebut ahli Dr Mirza bukan ahli TUN melainkan ahli Hukum Tata Negara, JPU beragumentasi, meskipun secara akademik ada dibedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata Usaha Negara. Akan tetapi diantara keduanya ada kaitan yang sangat erat. Lagi pula saat ini di kehidupan modern sangat sulit membedakan antara HTN dengan HTUN.

"Hal ini selaras juga dengan pendapat ahli dari terdakwa yaitu Husnul Abadi dan Ferry Amsari yang berpendapat sama," terang JPU.

Terkait dalil PH terdakwa berkenaan dengan asas presumtio ius Causa, yaitu tentang asas di mana putusan masih tetap berlaku sampai dicabut, ternyata menurut JPU SK Pelepasan Kawasan Hutan nomor17/Kpts.II/1998 telah mati dengan sendirinya sesuai dengan diktum ke sembilan dari SK Menhut  tersebut. Putusan PK TUN nomor 198/2017 yang disebut JPU dalam tuntutan hanyalah melegimitasi kenyataan di mana SK pelepasan.

"Sebenarnya telah mati sejak 6 Januari 1999, jadi bukan sebagai tempat berpijak perkara ini tetapi putusan ini yang memastikan bahwa SK pelepasan untuk PT DSI memang telah mati,  kemudian digunakan untuk mengurus izin lokasi (Inlok) dan IUP pada  2006 dan 2009. Padahal kedua terdakwa telah tahu permohonan izin telah ditolak dua kali oleh bupati Siak Arwin pada 2003 dan 2004 lalu," kata dia.

Menurut tim JPU, ahli terdakwa Dr Muzakir dan ahli JPU Dr Mahmud Mulyadi sama-sama sepakat soal-soal batal atau tidak bukanlah lapangan hukum pidana, tetapi hukum administrasi negara. Kedua ahli itu menawarkan solusinya adalah melihat putusan dari pengadilan TUN yang terlihat dalam putusan PK nomor198/tun/2017.